NYASTRA DALAM KOMUNITAS, MUNGKINKAH?

Pandapotan MT Siallagan

Sastrawan, Tinggal di Pematangsiantar

SAYA tak tahu bagaimana serpihan lembaran koran Bali Post bisa ‘terlantar’ di beram salah satu jalan di Kota Pematangsiantar. Tentu saja lembaran koran itu  saya pungut dan  saya baca. Kebetulan sekali, di lembaran koran edisi Ahad 5 Juni 2005 yang tak lagi utuh itu, ada tulisan berjudul “Nyastra, Merunut Kembali Arti Kata Sastra”, ditulis Sugilanus G Hartha.
Dalam tulisan itu disebut, kata nyastra, dalam bahasa Bali sungguh menarik. Kata nyaluk, misalnya, berasal dari kata saluk (pakai). Nyaluk baju, artinya memakai baju. Nyampat berasal dari kata sampat (sapu); nyampat artinya menyapu. Nyastra asal katanya sastra. Nyastra berarti menekuni sastra, yang cenderung punya makna tersirat ‘mengimani’ sastra.

Awalnya saya tak yakin tulisan itu penting. Tapi ketika saya baca tulisan M Badri berjudul “Komunitas Sastra: Antara Mobilisasi Karya dan Mobilisasi Massa”, yang dimuat di Riau Pos tanggal  2 September 2007, di pikiran saya langsung muncul frasa: nyastra dalam komunitas, mungkinkah?

Sebelum sampai pada apa yang dimaksud nyastra dalam konteks bahasa dan kebudayaan Bali itu, marilah hayati dulu apa yang ditulis M Badri. Dia menulis, komunitas sastra merupakan sekumpulan orang yang tahu (atau ingin tahu) tentang sastra dengan melibatkan diri pada berbagai aktivitas sastra. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh pegiat komunitas sastra, dari diskusi ringan sampai perdebatan sengit tentang kesusastraan. Kadang hanya sekadar menggosip tentang individu-individu sastrawan atau menjadi ajang “pengujian” karya sebelum dikirimkan ke media massa, untuk mendapat pengakuan publik melalui perantara redaktur budaya.

Fenomena pertumbuhan komunitas sastra memang menarik, bukan sekedar melihat perkembangan minat masya­rakat terhadap sastra, tapi juga penting menjawab seperti apa tren dan hendak dikemanakan sastra kita kontemporer. Tapi M Badri tampaknya terjebak sekedar mempersoalkan keberadaan komunitas sastra antara ajang pengumpulan orang sebanyak-banyaknya dan esensi berkomunitas: apakah ingin berproses kreatif, sekadar meramaikan, atau menebar kepentingan (tertentu). Taruhlah esensi berkomunitas itu dijalankan. Lantas bisakah itu menjamin lahirnya sebuah produk dan periode sastra yang betul-betul mampu mencapai keluhuran sebagaimana dia mestinya dilahirkan?

Tentu tidak, sebagaimana juga diyakini M Badri. Berkomunitas hanya salah satu cara memperluas khasanah wawasan. Berkomunitas adalah bentuk interaksi yang dilakukan sekelompok orang yang kebetulan berminat dan mungkin berkeinginan jadi penulis (belum tentu sastrawan). Lebih jauh meneruskan keterjebakannya, M Badri mempersoalkan bila sebuah komunitas sastra tak mampu menunjukkan karyanya, komunitas tersebut tak lebih dari mobilisasi massa. Apa pentingnya karya komunitas dan apa buruknya mobilisasi massa?

Bukankah komunitas pada awal kelahirannya memang bertujuan mengenalkan sastra yang konon introvert kepada publik atau massa, selain juga meningkatkan martabat dan kualitas sastra? Lalu kenapa kita mencereweti apakah komunitas sastra produktif atau tidak? Kenapa kita gerah ketika komunitas sastra hanya berhasil memobilisasi massa? Kenapa kita kurang syur ketika komunitas sastra hadir untuk menebar kepentingan tertentu. Bukankah itu gambaran ketiadaan pemahaman apa esensi sastra?

Hemat saya, esensi sastra tidak penting dikait-hubungkan dengan diskusi ringan sampai perdebatan sengit tentang kesusastraan, gosip tentang individu-individu sastrawan atau menguji karya sebelum dikirim ke media massa. Sastra kurang pas dihubungkan dengan mobilisasi karya atau mobilisasi massa, apalagi komunitas dengan tetek-bengek pengurus dan donaturnya. Sastra juga tidak perlu dibebani dengan hadirnya orang-orang yang berkepentingan, komunitas sastra yang mengormas, pengkotak-kotakan, klaim moralis dan liberalis. Dan yang pasti, sastra tak berurusan dengan munculnya pertentangan yang mengarah pada permusuhan, pengakuan legalitas organisasi, perbedaan komunitas penulis dengan ormas, virus epigon dan lain-lain. Urusan-urusan pragmatis di atas sungguh naïf jika dibingkai menjadi persoalan sastra kita.

Sangat disayangkan memang kenapa diskursus sastra melebar menjadi tidak karuan bagitu, padahal tujuan kita sudah jelas: bagaimana memasyarakatkan sastra, melahirkan karya sastra sekaligus sastrawan bermutu. Pernahkah komunitas benar-benar digagas sebagai sebuah wadah kontemplasi dan bagi para ‘calon sastrawan’?

Hal-hal yang dikemukakan M Badri di atas adalah wacana yang diproduksi media massa yang memaksa tren sastra kita menjadi latah pada kultur pop, sehingga sastra mulai dipaksa berurusan dengan popularitas. Alangkah sedih, sastra kita diukur dengan sering atau tidaknya hadir di media massa, muncul atau tidaknya karya-karya para sastrawan komunitas, juga menang atau tidaknya seseorang pada sayembara.

Maka benar-benar beruntung saya menemukan serpihan koran Bali Post itu terlebih di Kota Pematangsiantar yang sama sekali tak punya roh kesusasteraan. Simaklah Sugilanus G Hartha. Katanya, seseorang yang nyastra adalah orang yang melakukan kegiatan brata (puasa) Siwa Latri berdasarkan pada panduan karya sastra Siwa Latri Kalpa. Berbagai purana, yang juga salah satu bentuk sastra, juga menjadi pedoman keimanan banyak orang.

Demikian juga itihasa (epos) Ramayana dan Mahabharata, nilai-nilainya menjadi pedoman hidup yang diurai ke dalam bentuk cerita.  Karya-karya sastra yang lahir dari seorang yang nyastra, dari sisi makna kata ‘asli’ lebih banyak bermuatan pencarian religius-filosofis yang mengarah pada pencarian manusia yang merindukan perjumpaannya dengan penciptanya. Atau lebih mengarah pada pembabaran sila (etika spiritual) yang membimbing manusia, pembaca dan pe­nulisnya, makin mendekatkan diri pada persoalan religiuisitas. Tapi kini “nyastraisme” sudah memudar, seiring dengan arti kata sastra yang kian meluas, menulis karya sastra sudah tidak relevan lagi disebut sebagai kegiatan ‘mencari Tuhan’. Barangkali sastra sekarang ini, lebih tepat  dilihat sebagai karya-karya yang memperjuangkan ideologi pengarangnya, ambisi pengarangnya, pengekspresian diri dan kegelisahan yang bebas, dibanding melihatnya sebagai jejak-jejak pencarian manusia dalam mencari Tuhan. Bukan lagi mengandung teks-teks suci, tetapi kadang sebaliknya, mempertanyakan atau bahkan melawan kesucian. Nah…!

Tulisan ini dikutip dari Harian Riau Pos (Pekanbaru), 16 September 2007.

PURWOKETO, SASTRA, DAN KOMUNITAS

Ryan Rachman

Beberapa bulan lalu saya mendapat undangan peluncuran buku antologi puisi Penyair Bengal karya Muhammad Mayat Ayatullah dan mendapat kehormatan untuk menjadi pembedah buku tersebut dalam buku tersebut. Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian dari acara yang diadakan oleh komunitas sastra Hujan Tak Kunjung Padam (HTKP) yang bertajuk Peluncuran Antologi Puisi Pendiri HTKP. Selain Muhammad Ayatullah, masih ada empat penyair lagi yang meluncurkan karyanya yaitu; Aliv V. Essessi, Ari Bledeg Purnomo, Agustav Triono, dan Yudhistira Sibir Jati.

Dewasa ini, di Banyumas dalam hal ini Purwokerto, sering diadakan kegiatan kesusastraan yang dimotori oleh kaum muda yang tergabung dalam komunitas sastra. Terhitung ada beberapa komunitas sastra yang eksis melahirkan penulis-penulis muda berbakat dan mencantumkan nama mereka di beberapa media masa lokal maupun nasional.
Selain komunitas sastra HTKP masih ada beberapa nama yang meramaikan geliat kesusastraan Purwokerto, antara lain; Komunitas Sastra Alam (SALAM), Segara, Komunitas Sastra Indonesia Cab. Purwokerto, Forum Lingkar Pena (FLP) Cab. Purwokerto, Komunitas Sastra Dukuh Waluh, Bunga Pustaka, Sanggar Sastra Wedang Kendhi (SSWK), dan Purwokerto Literary Community (PLC).

Munculnya komunitas sastra di Purwokerto tidak terlepas dari pengaruh dari kota lain seperti Yogyakarta, Solo, Semarang dan Jakarta yang terlebih dahulu ada dan terbukti memebesarkan sastrawan-sastrawan di kota tersebut.

Sejarah
Jika kita menilik ke masa lalu, komunitas sastra di Purwkoerto telah ada sejak tahun 1971. Pada waktu itu berdiri Sanggar Pelangi yang dimotori oleh Dharmadi dan kawan-kawan. Lalu pada tahun 1974 lahir Himpunan Penulis Muda (HPM); dan diikuti oleh berdirinya Lingkar Seni dan Budaya pada tahun 1986; dan kancah Budaya Merdeka pada tahun 1993.

Dari komunitas-komunitas tersebut lahir beberapa nama antara lain Mas’ut, Bambang Set, Dharmadi, Surya Esa, Herman Affandi, Ahita, Edi Romadhon, dan Nanang Anna Noor.

Peranan Komunitas Sastra
Komunitas sastra adalah sekelompok individu yang cinta dan aktif berkegiatan mengapresiasikan sastra secara bersama-sama. Kegiatan tersebut tentunya memiliki tujuan mengembangkan kesusastraan. Sedangkan kegiatan pengapresisasian sastra dari komunitas tersebut antara lain: penulisan karya sastra, pembacaan karya sastra, diskusi, penerbitan karya dan sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas sastra memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangan sastra terutama di daerah. Setiap komunitas sastra memeiliki ikatan yang kuat dengan komunitas lain. Dalam perkembangannya terjadi sistem jaringan yang kuat yang saling bahu-membahu memeperkenalkan karya sastra kepada komunitas lain.
Komunitas sastra juga berperan dalam mengangkat nama individu. Individu tersebut akan lebih mudah dikenali jika mereka membawa nama komunitas tempat mereka aktif bersastra.

Selain itu, komunitas sastra juga berperan sebagai motor penggerak geliat kesusastraan di suatu wilayah. Semakin banyak komunitas sastra yang ada di suatu daerah, kegiatan bersastra di daerah tersebut pun semakin sering dan beragam.

Peran Komunitas Sastra di Purwokerto
Sejak semakin sedikitnya sastrawan senior di Purwokerto yang masih aktif berkarya dan berkegiatan sastra, maka komunitas sastra yang dimotori oleh anak-anak muda tersebut yang kembali menggeliatkan kegiatan berkesusastraan di kota mendoan ini.
Berbagai macam kegiatan dilakukan oleh komunitas tersebut. Seperti misal acara Ngobras atau Ngobrol Bareng Sastra yang diadakan oleh antar komunitas yaitu SSWK, SALAM, dan HTKP, diskusi setiap malam Kamis oleh Bunga Pustaka, dan diskusi Rabu malam oleh PLC. Juga penerbitan Buletin Kakawin oleh Komunitas SALAM, Buletin Wedang Kendhi oleh SSWK.

Selain itu juga penerbitan buku oleh komunitas sastra tersebut. Penerbitan tersebut antara lain antologi puisi Desire Dia yang Terlupakan, Terimakasih, dan novel Habis Terang Terbitlah Gelap (SALAM), antologi puisi Jejak Tapak Langkah, CPNS Calon Penyair Negeri Sastra, Penyair Bengal, Sajak Sampah, Berkawan Hujan, Panggung, Dalam Asap Kata-Kata, Mata Malam, antologi cerpen “Banyumas” (Banyumas dalam Tanda Kutip), kumpulan naskah drama Bangka, dan kumpulan naskah monolog Orang-Orang Tak Terkenal (HTKP), antologi puisi Makan Malam, Sepotong Cinta Di Ujung Sepatu, dan Belajar Menulis Sajak Cinta (SSWK).

Teater
Selain komunitas sastra, kegiatan kesusastraan di Purwoketo juga tidak lepas dari peran komunitas teater. Hal ini disebabkan adanya keterikatan batin antara sastra dengan teater. Komunitas teater mengapresiasikan sastra ke atas panggung dalam wujud pementasan.

Di sela-sela berteater, mereka biasanya mengadakan acara yang berbasis sastra seperti malam apresiasi puisi, peringatan Chairil Anwar, tadarus puisi, lomba baca puisi, lomba penulisan cerpen, seminar sastra, dan sebagainya.

Sanggar Sastra Wedang Kendhi, Januari 2009

Tulisan ini dikutip dari http://kamarpoeisi.blogspot.com, Maret 2009.

KOMUNITAS SASTRA: KESEIMBANGAN, KESINAMBUNGAN, KEBERAGAMAN

Raudal Tanjung Banua

Penulis, Tinggal di Yogyakarta

Dari dulu hingga sekarang komunitas sastra yang terbentuk di lingkup pergaulan kreator, pengamat, peminat dan ‘penggembira‘ sastra tetap ajeg berkiprah. Yakni, komunitas yang dibentuk tidak secara top-down, melainkan keinginan bersama, bahkan juga dari semacam improvisasi sehingga keberadaannya boleh dikatakan di luar mainstream, baik secara lembaga/institusi (dewan kesenian, dinas kebudayaan), maupun dari sumber dana (funding, proyek), memiliki kecenderungan proses kreatif dan estetik serta model ‘kepengurusannya‘ sendiri (jauh dari AD/ART baku suatu organisasi).

Justru karena itu pula komunitas sastra semacam ini menjanjikan keseimbangan (setidaknya mengimbangi lembaga formal); kesinambungan (sebagai misal, ketaktergantungan pada funding membuat tahan banting); dan keberagaman (semisal tradisi sparring partner yang menjanjikan pelbagai kecenderungan estetik)‘”meski pada saat sama tak punya bargainning, tak punya sumber dana tetap, interaksi/jaringan kurang terkelola, rekruitmen/regenerasi tak pasti, dan karenanya roda ‘organisasi‘ berjalan “dalam rangka” atau bahkan “sekali berarti sudah itu mati”. Tak jarang, situasi ini merembes ke proses kreatif interen sehingga komunitas jadi vakum, hanya ada sebutan nama minus program/karya dan lambat-laun para penghuninya lenyap, atau mati suri. Fenomena “kota hantu”‘”istilah Indra Tranggono untuk teater‘”juga sahih sebagai potret komunitas sastra manakala kita masuk ke suatu kota/daerah; banyak nama komunitas, tapi tak mewujud.

Di tengah paradoks dan ironi semacam ini, pertumbuhan komunitas sastra toh tetap marak, tak hanya di kota besar tapi sampai kota kecil, tak hanya di lingkungan akademik (seperti unit studi sastra); juga di lingkungan “kampung”. Pasca-gerakan Revitalisasi Sastra Pedalaman (RSP) 1990-an, yang ujung tombaknya jaringan komunitas, mungkin orang menganggap komunitas sastra redup kiprahnya. Terlebih RSP tampak sebagai “kudeta” gagal dan yang “menang” kemudian “rezim sastra” (istilah Afrizal Malna) di “pusat politik sastra” (menurut Saut Situmorang) yang dari dulu hendak diluruhkan.

Akibat insiden ini‘”tapi juga karena meningkatnya profesionalisme komunitas di kalangan sejumlah sastrawan atau peminat sastra‘”paradigma komunitas tampak berubah: pusat orientasinya bergeser ke kota besar atau ke komunitas lain yang lebih kuat; cara pengelolaan, cara menempatkan diri, sampai citra yang dibangun. Dua komunitas “utama” sastra kita hari ini, Komunitas Utan Kayu dan Horison (betapapun Horison tidak menyebut diri komunitas) misalnya, gagah di ibukota, dan dengan kemampuan organisatorisnya membuat program di daerah, lewat festival, membina kantong budaya, dan program lainnya‘”dengan segala plus-minusnya.

Potret Komunitas Sastra Dulu

Secara umum, komunitas sastra dulu muncul underground, atasnama daerah/kota tempatnya tumbuh, akrab disebut “kantong budaya”. Kita bisa mengambil patokan mulai dari puncak maraknya kantong budaya tahun 90-an itu, saat RSP cukup fenomenal dan kecenderungan membangun basis berkesenian di “kampung-halaman” kian menajam, sampai yang bertahan sekarang atau yang barusan bubar.

Keberadaan mereka dapat didedah: Sanggar Minum Kopi Bali, Kelompok Seni Rupa Bermain Surabaya, Yayasan Taraju Padang, Komunitas Sastra Indonesia Tangerang, Kilang Sastra Batu Karaha Banjarbaru, Komunitas Sastra Banyumas, Forum Sastra Bandung, Keluarga Penulis Kudus, HP3N Batu, Bengkel Seni Purworejo, Yayasan Dewi Saraswati Mataram, Yayasan Gunungan Magelang, Cagar Seni Menoreh Kedu, Lembaga Penulis Aceh, Sanggar Seni Rell Kayu Tanam, Studio Seni Indonesia Medan, Forum Penyair Mojokerto, Sanggar Candi Margarana, Komunitas Pekerja Sastra Pulau Bangka, Akademi Sastra Palembang, Forum Masyarakat Sastra Indramayu, Sanggar Sastra Tasik, dan banyak sekali yang lain. Saya merasakan, selama puluhan tahun komunitas sastra semacam inilah yang berperan besar memasyarakatkan sastra, baik memperluas jaringan pembaca/peminat di lingkup umum, maupun dalam regenerasi kreator/aktivis sastra‘”khususnya di daerah/kota bersangkutan. Kita bahkan bisa melihat lebih jauh peranan Persada Studi Klub Umbu Landu cs dan Sanggar Bambu (Yogya), Bumi Teater (Padang), Listibiya (Bali, yang agak formal), dan seterusnya.

Bila diperhatikan, ciri komunitas mendapat rujukan dari berbagai istilah, mulai yang menyebut diri komunitas, keluarga, forum, lembaga atau yayasan (yang memang baru diperketat pasca dipersoalkannya yayasan-yayasan Cendana). Itu bukan sekadar sebutan, tapi jadi semangat kebersamaan. Hal menarik lain, konsistensi mengibarkan nama kota/daerah, yang sekilas menyimpan spirit otonomi (yang trend belakangan ini, meski nasib komunitas sastra tak berubah); dan disaat yang sama kebutuhan berinteraksi antarkomunitas sangat tinggi (sepertinya kebalikan dari komunitas sekarang, justru disaat fasilitas komunikasi tersedia dan terbuka, dialog terasa renggang). Jadi, potret lama itu jelas menampilkan ‘roh‘ lain keseimbangan.

Keseimbangan organik ala komunitas sastra “keluarga” ini juga tercipta secara kompetitif berkat kegiatan yang cakupannya kota/daerah bersangkutan, maupun nasional. Mereka mengadakan lomba cipta puisi, tanpa hadiah uang (seperti sekarang) dan pemenangnya diundang sekadar diberi tropi, piagam; akomodasi cukup di sekretariat sanggar atau rumah anggotanya. Tapi biasanya lomba selalu ramai peminat; pemenang pun senang bukan kepalang. Maklum, kredibilitas para jurinya dapat diandalkan. Apalagi ketika puisi pemenang terbit dalam antologi sederhana, dan tak jarang ditindaklanjuti dengan lomba baca puisi. Ini pun tanpa hadiah material yang berarti. Tapi, peminatnya membludak, panitia dan juri (yang juga tanpa honor) sama-sama enjoy. Ini merujuk salah satu komunitas paling aktif dan solid, yakni Sanggar Minum Kopi Bali‘”dan aktivitas semacam ini juga berlangsung di berbagai komunitas.

Mereka menerbitkan pula buletin/jurnal bersahaja, namun beberapa di antaranya, secara isi dan visi sangat menarik, seperti Jurnal CAK (yang puisi-puisi dan esei terjemahannya cukup terpilih), Menyimak dan Kolong (yang intens mengangkat isu lokal-global), atau Buletin HP3N Batu yang penyebarannya antarkomunitas sangat luas. Ada terbersit niat mengemban visi referensial litle-magazine yang konon memberi kontribusi sastra di Amerika Latin. Hal menonjol lain adalah penerbitan antologi komunal/personal secara sederhana. Produk budaya ini beredar antarkomunitas lewat tradisi saling tukar produk. Komunitas yang melibatkan diri dalam proses ini sebenarnya juga lembaga resmi, seperti Dewan Kesenian Surabaya, Dewan Kesenian Riau, Gelanggang Seni Sastra Teater dan Film (UNPAD), Sanggar Purbacaraka (UNUD) atau Taman Budaya Surakarta, tapi dana juga tak besar. Indikasinya, kegiatan mereka, dengan mengundang peserta luar kota/daerah, hanya “bermodal” surat rekomendasi, kecuali mungkin DKJ yang punya budget besar untuk itu.

Menariknya, sejumlah komunitas punya “soliloqui” yang memberi warna, denyut hidup, bahkan orientasi komunitas. Sebutlah Kelompok Seni Rupa Bermain Surabaya (yang punya divisi sastra), memegang konsep “kami bermain-main, bukan main-main!” Betapapun sederhana, ini bernilai sugestif dan kreatif. Atau Sanggar Minum Kopi Bali yang kentara tradisi sparring-partner-nya, membuat Acep Zamzam Noor yang periode itu kerap ke Bali, mengadopsinya untuk Tasikmalaya.

Potret Komunitas Sastra Kini

Apa yang dikemukakan ini, boleh jadi nostalgis-romantis, apalagi keguyuban dihadapkan dengan kecenderungan komunitas sekarang yang pertumbuhannya kadang tak terlepas dari “trend” pembesaran citra profesionalitas. Dari segi istilah misalnya, komunitas sastra kini tak merasa perlu menyebut nama daerah/kota, seiring lenyapnya istilah guyub “kantong budaya”. Yang muncul istilah “komunitas alternatif”, diikuti cara pengelolaan, fasilitas dan basis komunitas.
Semakin merasuknya sastra sebagai “gaya hidup” (dengan segala plus-minus), terbukanya kran demokratisasi (dengan segala akses dan aplikasi), berkembangnya fasilitas interaksi (dengan segala kelebihan dan kekurangan), membuat komunitas alternatif terasa (atau merasa?) lebih gaul dan cool. Mereka menjadi oase masyarakat urban-metropolis yang meminati sastra, sebagai ruang rendevouz atau copy darat (yang selama ini hanya jumpa di dunia cyber) di kafe, atau di satu tempat tetap seperti toko buku alternatif‘”ah, bukankah ini keseimbangan juga?!

Dalam hal sosialisasi, komunitas ini cukup aktif dan kreatif. Mereka misalnya, membentuk klub baca, pustaka, komunitas baca baru, situs/blog, menyemarakkan ruang cyber, membuat even publik seperti launching buku, workshop, dan diskusi reguler. Berkat profesionalisme organisasi, sejumlah komunitas berkembang lebih dari yang pernah dicapai komunitas terdahulu, semisal infrastruktur, pendanaan dan produk komunitas‘”meski pada saat yang sama posisi mereka rapuh, sebab begitu satu simpul menarik diri (katakanlah funding), bangunan pun goyah atau runtuh. Belum lagi kalau kita lihat lebih dari yang teknis, seperti urusan estetis.

Tapi tentu saja fenomena ini juga penyeimbang kreativitas/aktivitas sastra tanah air dengan segala trendnya. Meski berbeda pola dengan komunitas terdahulu, tapi sebenarnya tetap berkesinambungan. Tidak saja lantaran pengelola komunitas sastra alternatif ini ada juga yang berasal dari pola “kantong budaya”, tapi juga bagian dinamika sastra keseluruhan, salah satunya beragamnya media/basis sosialisasi. Kreator tak terpatok media yang lazim semisal majalah/jurnal, tapi melirik media alternatif seperti sastra-cyber; sebagian langsung ke surat kabar nasional dan menerbitkan buku. Dengan begitu, proses regenerasi tak tergantung media/basis tertentu, lantaran media publikasi meluruh‘”sesuatu yang tak terelakkan dari dinamika sastra. Akibatnya, kreator muncul tanpa harus melewati media yang dianggap ikon atau representasi suatu daerah.

Dengan kata lain, pada saat bendera daerah disimpan, bendera komunitas justru dikibarkan. Ketika kekuatan personal diandalkan, watak kolektivitas justru menyempit dan mengeras. Seseorang bisa muncul atau dimunculkan, berkat legitimasi dan akses kelompok, sehingga ia “melompat” sendirian, tanpa perlu membawa nama daerah. Memang. Tapi toh “komunitas” telah lebih masif ketimbang daerah atau kota!

Penutup

Pada zaman terbuka dan ‘mengglobal‘ ini, keberadaan komunitas ‘konvensional‘ sebenarnya tetap tumbuh dengan watak terdahulu, di kampus-kampus dan di “kantong budaya”. Justru, kehadiran mereka menurut saya terasa lebih progresif, dan alternatif, lantaran mereka keras kepala beraktivitas/berkreativitas di tengah trend menjinakkan ‘perangkat keras‘ dan ‘perangkat lunak‘. Komunitas organik ini tetap enjoy (“sibuk”?) dengan idealismenya: tak punya funding (belum?), bahkan di lingkungan kota/daerahnya pun tak tersentuh ‘subsidi‘ lembaga kebudayaan/kesenian‘”ah, peduli apa otonomi?

Dari dua model komunitas yang dipaparkan secara longgar di atas, ada dua persoalan yang menyatukan mereka atau kita, yakni, pertama, bagaimana menjadikan komunitas basis atau oasis publik sastra, di tengah asumsi/kecenderungan komunitas hanya sebagai basis kreator? Kedua, bagaimanakah urusan penciptaan dan capaian estetik suatu komunitas, di tengah dominannya urusan ‘rumah tangga‘ komunitas, serta masih kuatnya sosok/patron kreatif di komunitas bersangkutan? Keduanya berhubungan dengan hal ini: keseimbangan, kesinambungan dan keberagaman‘”dengan berbagai persfektif dan penjabaran.

Tulisan ini dikutip dari Harian Jurnal Nasional (Jakarta), 25 November 2007.

KOMUNITAS SASTRA SUMATRA, APA KABAR?

Idris Pasaribu

Sastrawan dan Wartawan

Berserikat dan berkumpul adalah sebuah kebebasan berekspresi, tetap dilindungi oleh UUD 1945. Karena, kebebasan untuk berkumpul dalam sebuah komunitas apa saja di republik ini adalah sebuah hak bagi rakyat Indonesia. Demikian halnya dengan komunitas sastra yang ada di Indonesia, adalah sebuah serikat dan perkumpulan masyarakat pencinta sastra Indonesia.

Kehadiaran berbagai komunitas sastra di berbagai daerah di Indonesia adalah dinamika masyarakat sastra, sebagai sebuah tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan sastra Indonesia dan sastra daerah itu sendiri. Apakah dia sastra tutur/lisan atau sastra lainnya. Kehadiran berbagai komunitas sastra di Indonesia, khususnya di Sumatra, lebih khusus lagi di Sumatra Utara, adalah pertanda bahwa sastra di Indonesia belum mati, sebaliknya justru tumbuh dengan subur dengan dinamika dan warna masing-masing yang harus dihargai.

Bukan sebaliknya, hanya ada sebuah komunitas, di mana kalau seseorang itu belum dipanggil atau diundang tampil pada komunitas tersebut, belum diakui sebagai seorang sastrawan di Indonesia. Jika belum baca puisi di komunitas tersebut, maka seseorang itu belum tersebut sebagai seorang penyair. Jika belum diundang membacakan cerpen-cerpennya di komunitas tersebut, maka belum tersebut sebagai seorang cerpenis Indonesia dan belum menjadi pekerja teater yang andal atau penari yang diakui dan sebagainya. Komunitas yang demikian adalah komunitas penjajah yang harus dilawan keberadaannya.

Bukankah pembukaan UUD 1945 mengatakan, kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Bukankah kemederkaan itu juga hak para sastrawan untuk berkumpul dalam sebuah komunitas dan berekspresi? Pentingkah sebuah komunitas sastra ada di Indonesia? Sebagai sebuah kelompok yang bebas berkumpul dan berserikat, maka kehadiran berbagai komunitas sastra di Indonesia adalah penting. Walau di berbagai daerah, khususnya Sumatra, lebih khusus lagi di Sumatra Utara, komunitas sastra selalu hadir/lahir kemudian mati suri. Ada komunitas yang mati suri, kemudian bangkit kembali dan mati suri lagi, bangkit-mati suri dan mati tak hidup lagi. Ada juga komunitas sastra yang mati suri, kemudian mati seterusnya. Tentu, berbagai kendala yang dihadapi daerah.

Jika sebuah komunias sastra mampu bertahan hidup dan punya aktivitas selama lima tahun nonstop di Sumatra, tersebutlah komunitas itu sebuah komunitas sastra yang andal dan punya kegiatan. Beberapa komunitas sastra yang dapat penulis paparkan di sini dan bertahan selama lima tahun lebih dengan segala aktivitasnya yang rutin patut diacungi jempol.

Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), menurut catatan penulis, ada beberapa komunitas yang aktif. Misalnya, Aliansi Sastrawan Aceh (ASA), Sekolah Menulis Dokarim (komunitas untuk siswa), Komunitas Tikar Pandan, La Pena Banda Aceh, Rumah Bambu, Lho’ Seumawe-Sara Kata Bener Meriah, Himpunan Sastrawan Gayo (HSG), Komunitas Seniman Aceh Tengah (Kosma), Himpunan Sastrawan Muda Gayo (HSMG), dan Asosiasi Seniman Gayo (ASG). Rata-rata kegiatan mereka adalah pembacaan puisi dan bedah buku. Mereka mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah masing-masing. Asosiasi Sastrawan Aceh (ASA), sebuah komunitas yang paling banyak menerbitkan buku. Apakah buku biografi seniman Aceh, puisi, cerpen, esai, dan berbagai buku lainnya. ASA telah menerbitkan 16 buku yang mendapat bantuan dana dari BRR Sumut-NAD. Sebelum mendapatkan dana dari BBR, ASA juga mengadakan berbagai kegiatan berupa pembacaan puisi dan berbagai diskusi sastra lain. Selaia ASA, La Pena juga telah menerbitkan beberapa buah buku karya sastra dari sastrawan Aceh.

Di Sumatra Utara, ada beberapa komunitas sastra yang muncul, tak lama kemudian mati suri, lalu mati seterusnya. Ada yang lahir, kemudian melahirkan lima buah kumpulan puisi bersama beberapa penyair, kemudian mati. Komunitas itu bernama Arisan Sastra (ARSAS).  Kehadiran Sastra Sumatra Merdeka (SSM) pada dasarnya ingin menghimpun para sasrawatan di Sumatra, seperti Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung (ketika itu belum ada Provinsi Kepri dan Babel). Sayang, komunitas ini tidak berlanjut karena susahnya komunikasi antarprovinsi, kecuali melalui SMS dan e-mail. Labaratorium Sastra (Labsas) sudah menerbitkan dua buah antologi. Satu antologi bersama dan satu lagi antologi penyair Amin Setiamin. Selain penerbitan, Labsas juga pada Mei lalu mengadakan kegiatan pertemuan penyair internasional di Medan.

Persaudaraan Penulis Kreatif (Perspektif), sebuah komunitas sastra untuk para remaja/siswa SMU). Mereka khususnya para penulis di berbagai ruang remaja dan pelajar di berbagai koran di Medan. Setelah terbentuknya Komunitas Sastra Indonesia-Medan (KSI-Mdn), Perspektif bergabung di dalam KSI-Mdn sebagai kelas pemula KSI. Bila 5 (lima) tulisan mereka sudah dapat diterima/dimuat pada tiga ruang budaya koran berbeda di Medan atau di daerah lain, mereka dapat diterima menjadi anggota muda KSI-Mdn. Bila tulisan mereka sudah dimuat pada 7 (tujuh) ruang budaya di koran Medan dan daerah lain, mereka dapat diterima serbagai angota biasa KSI-Mdn.

Komunitas Sastra Indonesia-Medan (KSI-Mdn) berdiri sejak Mei 2005 setelah bertemu dengan pengurus KSI di Tangerang saat itu. KSI Medan setiap Sabtu melakukan pertemuan rutin di sekretariatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 33 d.a. Taman Budaya Sumatra Utara (Pohon Asam). Sebuah sudut di TBSU ada pohon asam jawa dengan halaman rumput seluas 10 x 7 meter. Di bawah pohon asam jawa itulah sekretariat KSI-Mdn. Aktivitasnya, membahas karya-karya anggota sebelum dikirimkan ke media. Membahas dan mendiskusikan karya-karya orang lain atau karya anggota yang dimuat di berbagai media. KSI-Mdn punya cabang yang disebut pos. KSI-Pos Samosir Kabupaten Samosir dan KSI-Pos Labuhan Batu.

Riau punya kegiatan sastra cukup tinggi, seperti adanya sebuah majalah budaya Sagang, tapi tidak memiliki komunitas sastra yang bertahan lebih dari satu tahun. Sedangkan, di Jambi juga komunitas sastranya, tapi tak pernah terdengar. Kalaupun pernah ada yang terdengar, hanya beberapa bulan. Demikian juga dengan Bengkulu. Sebelum berpisah dengan provinsi induk, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah memiliki sebuah komunitas yang bernama Rumah Hitam. Walau Rumah Hitam memiliki kegiatan lima cabang seni, seperti teater, tari, musik, sastra, dan seni rupa, kegiatan Rumah Hitam yang paling menonjol adalah teater dan sastra. Sampai kini, sejak tahun 2002, Rumah Hitam eksis mengembangkan sastra. Kini, mereka mendalami sastra tutur pada sastra Melayu.

Lampung memiliki beberapa komunitas sastra yang masih aktif selama lima tahun atau lebih. Komunitas itu bernama Yakin, Bincang Mata Sastra. Sumatra Selatan memiliki komunitas sastra bernama Asap (Akademi Sastra Psalembang), Forum Teh Kopi, dan Dapur Sastra Palembang.

Setiap provinsi di Sumatra rata-rata telah berdiri Forum Lingkar Pena (FLP). Sayangnya, tidak di setiap provinsi FLP aktif. Di Sumatra, FLP yang aktif hanya ada di Provinsi NAD, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, dan Bangka-Belitung. Di Bangka-Belitung, selain FLP, hanya ada komunitas sastra siswa yang diasuh oleh majalah sastra Horison.

Dewan Kesenian

Hampir setiap provinsi memiliki dewan kesenian. Bahkan, di Sumatra Utara dan NAD, dewan kesenian ada di kabupaten/kota. Setiap dewan kesenian memiliki komite sastra.  Lagi-lagi sangat disayangkan. Karena, dewan kesenian adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah setempat baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, kegiatan sastra boleh dikatakan melempem. Kalaupun ada kegiatan sastra yang dilaksanakan oleh dewan kesenian, hanya dihadiri beberapa oknum manusia. Sudah dapat dipastikan, mereka adalah para seniman yang memiliki pelat merah. Seperti 28-30 Desember lalu, temu sastrawan Sumatra yang dilaksanakan Dewan Kesenian Sumatra Utara hanya dihadiri 36 orang, termasuk undangan para sastrawan yang datang dari Aceh, Bangka-Belitung, Kepri dan Padang, serta Hamsad Rangkuti dari Jakarta.

Rata-rata berdirinya komunitas sastra di Sumatra Utara, khususnya di Medan, karena dewan kesenian sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah masing-masing hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri dengan kroni-kroninya para sastrawan pelat merah. Selain rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perkembangan sastra di Indonesia, komunitas sastra hadir juga akibat tidak terakomodasinya tulisan-tulisan mereka di berbagai koran yang terbit di Jakarta. Selain itu, para sastrawan Jakarta khususnya dan Jawa (bukan etnis tapi kediaman) menganggap para sastrawan di daerah (luar Jawa, khususnya luar Jakarta) adalah para “mualaf” sastra. Sudah barang tentu para mualaf ini dianggap belum tahu banyak tentang sastra. Secara halus, para mualaf ini “diwajibkan” untuk mengekor.  Padahal, kalaupun ada para mualaf, banyak di antara para mualaf, sebelum memasuki sebuah “ikhwal” yang dia yakini, justru jauh lebih bagus kajiannya dibandingkan para “onta-onta” yang lahir dan dibesarkan dan bergelut banyak tentang sastra di “tanah suci sastra Jakarta”.

Salah satu contoh, sebuah komunitas yang mengatakan, jika belum menampilkan karya sastranya di sebuah komunitas tertentu, mereka belum diangap seorang sastrawan. Artinya, walaupun sudah bergelut di ranah sastra, mereka masih dianggap mualaf. Para onta di komunitas tersebut yang harus dipertanyakan. Jangan-jangan tanah suci sastra Jakarta justru sudah tak suci lagi.

Diharapkan, KSI mampu mendirikan sebuah penerbitan karya-karya sastra berupa cerpen, puisi, esai, dan sebagainya. Saatnya KSI mengadakan lomba menulis novel, cerpen, puisi, serta esai tingkat nasional. Karya-karya yang diterbitkan KSI akan membuka mata para onta yang memualafkan komunitas sastra yang lain.

Timbul-tenggelamnya para komunitas sastra di daerah-daerah, khususnya di Sumatra, lebih khusus lagi di Sumatra Utara, selalu menjadi masalah klasik. Deraan hidup dan kehidupan semakin sulit, sementara honor tulisan tidak memadai untuk hidup, terlebih di daerah. Diharapkan, pertemuan ini bisa merekomendasikan kepada pengurus baru KSI untuk sesegera mungkin membangun sebuah penerbitan buku.

Tulisan ini dikutip dari Kongres Komunitas Sastra Indonesia di Kudus, Jawa Tengah, 19-21 Januari 2008.

MENEROPONG MASA DEPAN KOMUNITAS SASTRA JAWA TIMUR

Liza Wahyuninto

Direktur Pusat Pengkajian Jalaluddin Rumi Malang

dan Koordinator Paguyuban Komunitas Sastra UIN Malang.

Sejak munculnya beberapa sastrawan dan penyair dari Jawa Timur, saat itu pula Jawa Timur menjadi sorotan utama pengkajian sastra Indonesia. Diakui memang, bahwa Jawa Timur masih kalah dengan Yogyakarta yang hingga kini masih berada pada urutan pertama dalam hal sastra di Indonesia. Namun, diliriknya sastra Jawa Timur tidak menutup kemungkinan akan menggeser posisi Yogyakarta sebagai bumi yang banyak melahirkan sastrawan dan penyair Indonesia.
Dapat dikatakan bahwa kemajuan sastra Jatim tidak terlepas dari jasa sastrawan dan penyair yang pulang ke kampung halamannya yang kemudian memberi andil untuk melahirkan tokoh-tokoh baru dalam dunia sastra. Sebut saja, Emha Ainun Nadjib, D. Zawawi Imron, Ratna Indraswari Ibrahim dkk, mereka awalnya belajar sastra ke luar Jatim kemudian kembali untuk melanjutkan kiprah mereka di tanah kelahirannya. Kendatipun demikian, minat akan sastra oleh masyarakat Jatim juga ikut mendukung kemajuan sastra di Jawa Timur.
Munculnya Komunitas Kecil

Saat ini jika dihitung, mungkin sudah ribuan komunitas sastra – baik yang melembaga maupun sekedar paguyuban – terlahir di Jawa Timur. Komunitas-komunitas sastra kecil inilah yang ikut mewarnai dan memajukan sastra Jatim. Komunitas-komunitas ini kemudian menamakan diri sesuai dengan latar belakang pendidikan, tokoh sastra yang disenangi, dan ada juga yang hanya mengusung semangat sastra, apapun bentuknya.
Komunitas-komunitas kecil ini ada yang paham akan teori-teori sastra dan tidak jarang yang memang tidak mengerti sama sekali mengenai teori sastra. karena hanya berlandaskan kesenangan akan sastra belaka. Namun, dalam kenyataannya, komunitas-komunitas yang tidak begitu mengutamakan pemahaman akan teori sastra. malah lebih produktif daripada komunitas yang memiliki pemahaman akan sastra. Faktor inilah kiranya yang melatarbelakangi kebangkitan sastra masa depan di Jawa Timur.
Komunitas-komunitas ini kemudian terbagi kepada beberapa golongan. Pertama, golongan yang melakukan pengkajian terhadap tokoh, karya sastra, dan kritik terhadap sastra. Kedua, golongan yang membacakan karya sastrawan dalam negeri dan luar negeri yang kemudian ikut memberanikan diri membacakan karya-karyanya sendiri. Dan yang ketiga, yaitu golongan yang giat melakukan tulis-menulis karya sastra untuk kemudian mencoba mengirimkan karya-karya mereka ke penerbit atau media massa. Golongan ketiga inilah yang lebih sering didengar oleh masyarakat karena karya mereka dapat langsung dinikmati. Akan tetapi, kemajemukan dari ketiga golongan inilah yang meramaikan dunia sastra jawa Timur.
Masih Minim Penghargaan Terhadap Sastra

Dengan menggejalanya minat akan sastra di Jawa Timur, tidak kemudian mampu menarik simpati pemerintah untuk memberikan penghargaan akan sastra. Baik komunitas maupun karya sastra, sejak dahulu memang tidak pernah menjadi daftar perhatian utama. Menjadi seorang Sastrawan masih belum bisa dianggap sebagai suatu pekerjaan karena tidak memiliki gaji atau penghasilan yang tetap. Begitu juga dengan karya sastra, masih dianggap karya kedua setelah buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmiah lain.
Padahal, lahirnya bangsa ini juga ikut diperjuangkan oleh sastrawan lewat karya-karya sastra mereka. Chairil Anwar, Sutan Takdir Ali Sjahbana, dan Pramoedya Ananta Toer memang tidak pernah memanggul senjata mengusir penjajah, namun lewat kata-kata magisnya mereka membangkitkan semangat anti-penajajahan. Dan masih banyak sederet nama-nama sastrawan yang kini sudah mulai terlupakan.
Minimnya penghargaan akan sastra di Jawa Timur terlihat dari jarangnya diadakan perlombaan sastra, baik baca maupun tulis karya sastra. Hal ini senada dengan minimnya penghargaan dan perhatian akan budaya di Jawa Timur. Padahal, Jawa Timur begitu kaya akan budaya dan hasil karya berupa budaya dan sastra. Bahkan Indonesia sekalipun mengakui keunggulan budaya Jawa Timur. Hal ini juga dikarenakan budayawan Jawa Timur yang sering mengkampanyekan pentingnya budaya lokal di penjuru nusantara.
Berharap pada Persatuan

Satu hal yang penting untuk dicermati bahwa kelahiran komunitas-komunitas sastra di Jawa Timur sebenarnya adalah murni dari diri sendiri. Artinya, meskipun tanpa ada penghargaan dan perhatian terhadap mereka, tidak akan berpengaruh terhadap komunitas yang telah mereka bentuk. Komunitas pengkajian sastra mungkin lebih bisa memanfaatkan peluang dengan melakukan penelitian-penelitian sastra karena ranahnya juga antara fiksi dan non-fiksi. Demikian pula dengan komunitas baca tulis karya sastra, diharapkan tidak hanya memberikan hiburan namun juga karya. Ini penting, karena pada masa-masa yang akan datang ada kemungkinan sastra akan kembali diperhitungkan.
Sastra dapat saja diperhitungkan dan mendapat perhatian dari masyarakat luas jika seandainya ada sisi yang menarik dari sastra. Sebut saja Maulana Jalaluddin Rumi, lewat sastra sufistiknya, Rumi mampu merebut perhatian dunia akan sastra. Perjuangan Rumi kemudian dilanjutkan oleh pencinta karyanya, Iqbal. Bahkan hingga saat ini, dunia masih menaruh hormat pada Rumi dan karya-karyanya. Jadi tidak menutup kemungkinan komunitas sastra yang ada di Jawa Timur mampu melahirkan tokoh sekaliber Rumi.
Sebuah pengharapan utopis, namun dapat diwujudkan. Pendidikan Rumi juga bukan dari fakultas sastra, namun lewat semangat dan kecintaannya terhadap sastra yang dipadukannya dengan sufi, ia wujudkan kebesaran sastra. Indonesia melalui Pramoedya Ananta Toer hampir saja meraih nobel sastra, namun sayangnya ada beberapa kesalahan terhadap terjemahan karya-karyanya hingga penghargaan nobelpun lepas. Tidak bijak jika kita selalu menyalahkan sejarah, karena hingga hari inipun kita sedang mengukir sejarah.

Tulisan ini dikutip dari www.kabarindonesia.com, 13 November 2007.

WOWOK HESTI PRABOWO: KENAPA TAK MENGAJUKAN SAJA KE PENGADILAN?

Pemimpin Redaksi djoernal sastra Boemipoetra Wowok Hesti Prabowo mungkin bisa dikatakan termasuk golongan putih (Golput). Karena, rambutnya putih, kumisnya putih, jenggotnya pun putih. Begitu menerbitkan Boemipoetra, dunia sastra Indonesia mengalami gonjang-ganjing. Ada yang terkejut, ada yang merasa risih, ada yang merasa disudutkan, ada yang mencaci-maki, ada yang menuduhnya sebagai lembaran fitnah, dan berbagai-bagai perasaan lainnya. “Kalau ada yang merasa difitnah, kenapa tak mengajukan saja ke pengadilan? Negara kita kan negara hukum,” katanya. Toh, alhamdulillah, jurnal yang dikerjakan dengan cucuran keringat itu masih terbit sampai sekarang. Banyak yang penasaran ingin membaca jurnal itu. Mungkin banyak pula yang penasaran sama Pemimpin Redaksinya, yang Golput itu, yang mengklaim dirinya sebagai Presiden Penyair Buruh Indonesia. Berikut ini wawancara Asep Sambodja dengan Wowok Hesti Prabowo yang dilakukan melalui email.
Bisa diceritakan sejarah berdirinya Boemipoetra (BP)?

Ketika saya diwawancarai Media Indonesia (baca BP edisi 1) saya katakan bahwa dalam waktu dekat akan terbit jurnal sastra perlawanan bernama BP. Maka saya dan beberapa kawan dalam gerakan sastra buruh merancang BP. Kami ajak Kusprihyanto yang dulu bersama saya memotori gerakan Angkatan Sastra 2000. Juga kami ajak Viddy AD. Nama Boemipoetra kumaksudkan sebagai identitas yang tegas atas perjuangan kami, yaitu menolak segala bentuk penjajahan (terutama penjajahan budaya) di Indonesia. BP lebih menegaskan tentang pentingnya menggali akar budaya nusantara daripada mengimpor pikiran-pikiran budaya barat! Pada edisi 1 belum muncul Saut Situmorang. Baru pada edisi 2 Saut yang sepakat dengan perjuangan BP bergabung bersama kami.
Apa sebenarnya misi BP?
Misi BP sudah jelas melawan segala bentuk imperialisme/penjajahan di Indonesia, terutama penjajahan budaya. BP mengajak agar kebudayaan Indonesia kembali ke akar budaya nusantara yang sangat kaya.
Dalam boks redaksi ada nama Koesprihanto Namma. Apa peran dia dalam jurnal tersebut? Koes adalah tokoh gerakan sastra pedalaman, apakah konsep SP itu mempengaruhi sikap BP?

Kusprihyanto Namma berperan aktif terhadap karya-karya sastra yang akan dimuat di BP. Juga peran jaringannya terhadap BP. Kusprihyanto boleh dikatakan mewakili sayap “sastra Islam”. Pada beberapa edisi, Kusprihyanto sempat ragu masuk dalam redaksi BP. Tapi aku menganggapnya karena itu sikap rendah hati dia saja. Kus itu kawan lama saya di gerakan sastra. Sewaktu dia di RSP (Revitalisasi Sastra Pedalaman), saya di sastra buruh. Bukankah saya, Kus, dan Sosiawan Leak dulu dalam disertasi peneliti bule dinobatkan sebagai tokoh gerakan sastra Indonesia? Hahaha
Bagaimana pula dengan peran Saut Situmorang?
Lha Saut kian memperkuat BP. Jaringan Saut sangat luas. Ia di BP juga bertanggung jawab penjaga gawang esai. Ia juga maskot BP, hehehe. Ia, Kus, dan aku selalu berada di depan menghadapi lawan dalam Perang Sastra BP vs TUK.
Dalam beberapa edisi dan tulisan, BP banyak menyerang TUK. Kenapa?
BP selalu menyerang TUK (kini juga Salihara) dan antek-anteknya karena kami melihat TUK dan Salihara adalah pintu gerbang masuknya inperialisme budaya di Indonesia. Tempat itu markas budak penjajah.
Dalam pembelaannya, orang-orang TUK selalu meminta bukti-bukti dan argumentasi. Bisakah tuduhan-tuduhan itu diperkuat dengan bukti-bukti?
Orang-orang TUK selalu minta bukti-bukti? Itu lagu lama! Juga mereka biasa bilang BP itu jurnal fitnah. Tapi ketika kami tanyakan tulisan mana yang mereka anggap fitnah, mereka tak berkutik. Kami menjamin tulisan-tulisan di BP tak satu pun berupa fitnah! Lha kalau orang-orang TUK menganggap BP itu tulisan fitnah, kenapa tak mengajukan saja ke pengadilan? Bukankah Negara kita negara hukum? Maka, bila kemudian banyak orang sadar bahwa yang ditulis di BP adalah kebenaran, ya memang demikian adanya. Mereka juga minta argumentasi? Lha mereka sendiri juga gak bisa berargumentasi ketika merasa dituduh hehehehehe.
Kenapa pula Goenawan Mohamad (GM) diserang? Bukankah dia cukup berjasa bagi sastra Indonesia? Bagaimana Anda menanggapi pernyataan GM bahwa serangan BP itu seperti coretan di kakus?
Kenapa GM diserang? Karena dia penjaga gawang TUK dan Salihara. Dia ideolog kaum pecundang itu! GM berjasa dalam sastra Indonesia? Bohong besar! Dia hanya seolah-olah merasa berjasa, seperti dia mencitrakan dirinya seolah-olah demokratis padahal dia anti-demokrasi, seolah-olah dia pro-rakyat tapi sejatinya dia anti-rakyat, dan lebih senang memanipulasi rakyat. Ini serius, rakyat harus tahu. Sejarah sastra harus diluruskan! GM menganggap serangan BP seperti coretan di kakus? Itu kan jawaban dari seorang pecundang yang tak bisa mengelak karena borok-boroknya diungkap. Sungguh jawaban yang sangat tidak cerdas, kekanak-kanakan, dan kerdil! Bukankah karya-karya kelompoknya yang biasanya mengumbar kelamin itu yang layak masuk kakus? Coba perhatikan apa saja yang biasa ada di dalam kakus? Alat kelamin, penutupnya dan tinja yang dibuang ke kakus bukan? Itulah sejatinya karya-karya mereka. Beda dengan BP: sarat dengan pikiran cerdas, idealisme, perlawanan-perlawanan itu kan tempatnya di ruang tamu atau ruang rapat! Bukan kakus!
Kehidupan sastra Indonesia seperti apa yang Anda impikan?
Kehidupan sastra yang saya impikan adalah kehidupan sastra yang sehat dan dinamis yang mengakomodir secara jujur karya-karya sastrawan yang tersebar di penjuru nusantara. Bukan kehidupan sastra yang penuh manipulasi dan tipuan-tipuan seperti yang diperagakan gank GM.
Mengapa memilih nama BP? Apakah ada makna di balik nama BP itu? Mengapa pula penulisannya menggunakan ejaan lama? Adakah idealisme di balik penggunaan ejaan lama itu? Atau hanya sekadar nostalgia?
Saya pilih nama boemipoetra karena nama itu sangat Indonesia. Semangatnya juga semangat sangat Indonesia. Akar budaya Indonesia sangat kaya, mengapa kita tak mau bekerja keras menggalinya tapi malah sibuk mengimpor dari Barat? Bukankah itu kemalasan berpikir? Atau sengaja agar budaya Barat itu untuk merusak ke-Indonesia-an kita. Kalau harus memakai ejaan lama dan ejaan kecil karena yang lama tidak selalu buruk, yang modern tidak selalu baik. Biasanya kaum boemipoetra itu orang-orang kecil yang jujur sebagai representasi rakyat Indonesia, itulah sebabnya ejaan boemipoetra pakai huruf kecil.
Kenapa dalam artikel atau esai justru menggunakan ejaan baru? Bisa dijelaskan mengenai hal ini?
Pada tulisan/esai memakai ejaan baru supaya kau tak kesulitan membacanya, hehehehehehe

Banyak pembaca yang terkejut dengan diksi yang digunakan oleh penulis-penulis BP. Bahkan ada yang menyebutkan terlalu “kasar”. Bisa Anda jelaskan mengenai penggunaan diksi seperti itu?
Diksi BP terlalu kasar? Anda harus melihat BP secara utuh. Ikuti pula dari edisi ke edisi. Pada edisi pertama memang sangat kasar(?). Itu kan taktik perang saja. Dan strategi kami terbukti berhasil: begitu BP terbit ramailah kesusastraan kita. Bila ada yang mempermasalahkan beberapa tulisan porno maka tujuan BP pun tercapai. Bahwa sastra Indonesia yang selama ini dianggap baik itu ternyata hanya porno dan harus dipermasalahkan. Begitulah cara BP ‘menembak’. Di BP, sudah kami rancang sekian persen karya kreatif yang kuat, sekian persen esai yang kuat, sekian persen ideologi perjuangan yang kuat, dan sekian persen gossip/hiburan sastra yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga orang membaca BP akan menjadi ‘kaya’, sadar, cerdas, berenergi, dan gembira.
Cukup banyak penulis yang menggunakan nama samaran. Beranikah Anda menyebutkan siapa saja di balik nama-nama samaran itu? Kenapa masih ada yang menggunakan nama samaran. Apakah ini pertanda sifat pengecut pada penulis itu atau ada maksud di balik penggunaan nama samaran itu?
Nama samaran itu dijaga kerahasiaannya sesuai permintaan penulisnya semata-mata karena sikap rendah hati penulisnya.
Apakah benar perjuangan BP akan diteruskan sampai TUK hancur? Kalau TUK hancur, bukankah itu juga merugikan aset budaya kita?
Perjuangan BP akan diteruskan bukan hanya bila TUK hancur tapi sampai Indonesia merdeka semerdeka-merdekanya.
Bisakah BP menerima perbedaan pandangan politik? Sejauhmana toleransi yang diberikan BP dengan adanya perbedaan politik semacam itu? BP mengatakan TUK dibiayai kapitalis Amerika. Bisakah BP memberikan data-data yang kuat mengenai hal itu?
BP jelas sangat bisa menerima perbedaan pandangan politik. Aku di Tangerang menentang Perda pelacuran yang sangat diskriminatif sampai mengajukan yudisial review ke MA. Saut juga sangat menghargai pluralisme. Di jajaran redaksi BP sendiri sangat plural. Saut sangat bangga dengan Marxisnya, saya sangat nasionalis, dan Kusprihyanto sekarang sangat Islam. Kawan-kawan yang lain masuk dalam satu dari tiga ideologi itu. Bukankah itu miniatur bertoleransi? Dan bukankah sikap kami yang berbeda dengan TUK juga bentuk dari pluralisme? Bagi kami, TUK bukan asset budaya, melainkan perusak budaya. Mereka yang lebih dulu menghancurkan kebudayaan Indonesia secara sistematis, maka mereka wajar bila harus dihancurkan pula.
BP sendiri dibiayai siapa? Berapa eksemplar BP dicetak setiap edisinya?
BP terbit dari hasil patungan pengurusnya, infak/sumbangan pelanggan/pembaca BP seperti Anda. Dicetak seribu eksemplar setiap edisinya, dan kami distribusikan ke pelosok nusantara.
Sebenarnya masih sangat banyak yang ingin saya tanyakan. Namun, untuk sementara sampai di sini dulu dan nantinya bisa kita lanjutkan lagi. Sebab, bagaimanapun munculnya BP ini sangat penting. Hanya saja, masyarakat sastra Indonesia juga memerlukan informasi mengenai BP secara lengkap, agar BP tidak dipandang sebelah mata atau disalahpahami. Atas kebaikan Mas Wowok menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga BP semakin maju dan berkembang.
Demikian, salam, Wowok Hesti Prabowo (Negarawan Sastra Indonesia)
Citayam, 9 Februari 2009

Asep Sambodja

Tulisan ini dikutip dari asepsambodja.blogspot.com, 1 Maret 2009.

KOMUNITAS SASTRA SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN “IDEOLOGI KESASTRAAN”

Ahmadun Yosi Herfanda

Sastrawan dan Wartawan

Prolog

Ada dua istilah kunci yang harus dijelaskan lebih dulu dalam makalah ini, yakni ‘komunitas sastra’ dan ‘ideologi kesastraan’. Melani Budianta mendefinisikan ‘komunitas sastra’ sebagai kelompok pecinta sastra yang didirikan secara sukarela oleh penggiat dan pengayom sastra atas inisiatif sendiri, yang ditujukan bukan terutama untuk mencari untung, melainkan untuk tujuan-tujuan lain sesuai dengan minat dan perhatian para anggota kelompok (nirlaba).[1]

Secara sederhana, istilah ‘komunitas sastra’ barangkali dapat didefinisikan sebagai ‘kelompok penulis dan pecinta sastra’. Definisi singkat ini terasa lebih pas, mengingat pada kenyataannya — seperti yang tampak pada Komunitas Sastra Indonesia (KSI), Forum Lingkar Pena (FLP), Komunitas Utan Kayu (KUK), dan Masyarakat Sastra Jakarta (MSJ), misalnya – yang bergabung di dalam wadah komunitas sastra tidak hanya para kreator sastra, tapi juga para pembaca, penonton (penggembira), editor, penerbit dan organiser sastra. Sebutan ‘kelompok’ juga lebih pas, mengingat selama ini tidak adanya sistem keanggotaan yang ketat di dalam komunitas-komunitas tersebut.

Sedangkan ‘ideologi kesastraan’ adalah paham, teori, atau tujuan terpadu yang terkandung di dalam teks-teks yang disebut karya sastra – baik prosa (esei, cerpen dan novel) maupun puisi. Definisi tersebut merujuk pada penjelasan dari ideolog Prancis, Destutt de Tracy (1796), yang menciptakan istilah ‘ideologi’ guna menunjukkan suatu ilmu baru yang meneliti ide-ide manusia, asal mulanya, sufat-sifatnya, serta hukum-hukumnya.[2] Dalam kacamata politik, ideologi adalah paham, teori, atau tujuan terpadu yang merupakan satu program sosial-politik. Namun, dalam arti umum, ideologi adalah ide-ide yang mendasari sebuah sistem filsafat atau pandangan hidup suatu kelompok tertentu, yang menampak pada pola aktivitas, ekspresi, dan tujuan kekaryaannya.

Estetik dan Tematik

Di dalam berbagai tulisan dan pembicaraan tentang konsep estetika dan orientasi penciptaan karya sastra, kita kerap mendengar istilah ‘ideologi estetik’ dan ‘ideologi tematik’. Sesungguhnya, disengaja atau tidak oleh pengarangnya, di dalam tiap karya sastra terkandung dua aspek ideologis sekaligus, yakni ‘ideologi estetik’ dan ‘ideologi tematik’.

Hal itu terjadi, karena sesungguhnya karya (teks) sastra tidak pernah bebas nilai. Sebab, karya sastra lahir dari kreator (manusia kreatif) yang membawa muatan nilai-nilai, baik sebatas kekayaan intelektual mapun keyakinan yang mewarnai kehidupannya sehari-hari. Bahkan, seorang kreator sastra yang menolak nilai-nilai yang dianut masyarakatnya pun tetap bermuatan nilai-nilai. Karena, sesungguhnya penolakannya terhadap nilai-nilai yang lazim (mapan) adalah perjuangannya untuk memapankan nilai-nilai baru yang diyakini kebenarannya.[3]

‘Ideologi estetik’ adalah paham, teori, atau tujuan terpadu yang berkaitan dengan anutan estetik dan terlihat pada aspek estetika karya sastra. Atau, semacam ‘keyakinan estetik’ yang menjadi landasan proses penciptaan karya sastra. Untuk puisi, misalnya terlihat pada aspek tipografi, rima, dan pencitraannya. Sedangkan untuk prosa fiksi (cerpen dan novel) terlihat pada struktur dan unsur-unsur ceritanya, seperti alur, plot, dan karakterisasi. Sedangkan ‘ideologi tematik’ adalah paham teori, dan tujuan terpadu, serta sistem filsafat dan pandangan hidup yang terkandung didalam (isi) karya sastra. ‘Ideologi tematik’ inilah yang tidak pernah terlepas dari ‘ideologi’ ataupun pandangan hidup pengarangnya dan membuat karya sastra tidak pernah bebas nilai, meski dengan alasan kebebasan imajinasi sekalipun.

Menurut model analisis intertekstual dari  pemikir post-strukturalis Prancis, Julia Kristeva,[4] ‘ideologi’ pengarang – juga ideologi yang hidup di sekitar pengarang — adalah teks yang ikut mempengaruhi kelahiran suatu karya sastra, dan karena itu patut diperhitungkan dalam menafsirkan karya tersebut. Sebuah pendekatan yang tidak pernah menganggap ‘pengarang telah mati’ meski karyanya telah  dilempar ke publik’, sebab sang pengarang tetap hidup (abadi) dan berdenyut – bersama ideologinya – di dalam karyanya, dan dia (pengarang) akan kembali ‘berbicara’ tiap karyanya dibaca orang. Membaca Saman karya Ayu Utami, misalnya, kita akan melihat Ayu Utami bersama ideologi, pandangan hidup dan ide-ide ‘feminisme sempalan’. Membaca Perempuan di Titik Nol kita akan melihat kegelisahan seorang Nawal el-Sadawi dalam melihat nasib kaumnya yang tertindas di tengah-tengah budaya patriarkhi. Begitu juga kalau kita membaca Ayat-ayat Cinta-nya Habiburrahman El-Shirazy atau Laskar Pelangi-nya Andrea Hirata, kita akan mendengar kearifan hidup dan ide-ide pencerahan dari kedua pengarang bestseller tersebut.

Ideologi Komunitas

Berpijak pada pengertian ideologi dalam bingkai politik, sepanjang sejarah sastra Indonesia, barangkali, baru kelompok sastrawan Lekra yang memproklamirkan ideologi bersastranya secara terbuka, yakni ‘realisme sosialis’ yang senafas dengan Marxisme – dengan politik sebagai panglima. Sastra cenderung hanya ditempatkan sebagai ‘alat’ penyebaran ideologi dalam membangun ‘kekuatan politik’ untuk mencapai kekuasaan. Meskipun sangat indah yang mengagumkan, dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, misalnya, gambaran pertentangan kelas tampak sangat jelas – pendekatan khas kaum Marxis – dan kaum borjuis menjadi sasaran tembak utama.

Komunitas-komunitas sastra yang ada dewasa ini rata-rata tidak mengumumkan ideologi kesastraannya. Komunitas Utan Kayu (KUK), misalnya. Pada situs web komunitas ini (www.utankayu), KUK —  Teater Utan Kayu, Galeri Lontar, dan Jurnal Kebudayaan Kalam, Institut Studi Arus Informasi, Kantor berita Radio 68-H, dan, Jaringan Islam Liberal (JIL) – hanya menyebut kegiatan mereka sebagai upaya untuk memelihara semangat dan prinsip kebebasan berpikir serta berekspresi. Atau,  membela kemerdekaan bersuara, dengan menyebut Orde Baru yang represif sebagai pendorong munculnya gerakan mereka. Sementara, era Orde Baru sendiri sudah lewat dan kini iklim politik, pers, dan kebudayaan kita sudah cukup terbuka.

Jika kita amati, sebagaimana terlihat pada dukungan mereka terhadap karya-karya sastra seksual yang ‘melawan tabu’ dan membela kekebasan seks, semacam Saman-nya Ayu Utami, juga pemikiran-pemikiran yang dikembangkan melalui JIL dan Kalam, KUK cenderung pada ideologi liberalisme. Dengan merujuk pada definisi Tracy, maka dapat dikatakan bahwa paham, teori, sikap hidup, tujuan dan konsep gerakan mereka adalah liberal. Sehingga, tidak terlalu salah anggapan bahwa KUK, dalam banyak hal, terutama dalam kesastraan dan pemikiran agama, ikut melaksanakan agenda liberalisasi yang dilakukan oleh Barat (AS).

Komunitas sastra yang berkembang sangat pesat dengan anggota mencapai ribuan, yakni Forum Lingkar Pena (FLP), juga tidak pernah mengumumkan ideologi kesastraan maupun asas kelembagaannya. Namun, dengan gerakan fiksi Islami yang dimotorinya, sambil merujuk pada pemikiran Tracy dan pengertian ideologi secara umu, maka FLP dapat dianggap memiliki dan mengembangkan ‘ideologi kesastraan’ yang  bersifat Islami. Islam memang bukan ideologi, tetapi ketika nilai-nilai Islam diadopsi sebagai dasar suatu paham ata teori estetika sastra, dan sekaligus sebagai landasan nilai-nilai tematiknya, maka karya-karya sastra yang lahir dari padanya dapat dianggap sebagai karya-karya sastra yang membawa ‘ideologi kesastraan’ yang Islami.

Komunitas sastra yang agak unik, barangkali adalah Komunitas Sastra Indonesia (KSI). Di dalam Anggaran Dasar KSI sudah disebutkan bahwa asas organisasi komunitas sasra ini adalah Pancasila. Namun, kedekatannya pada para sastrawan buruh pabrik, dan karya-karya beberapa tokohnya yang mengangkat realitas getir para buruh pabrik Tangerang, seperti terlihat pada sajak-sajak Wowok Hesti Prabowo dan Khusnul Khuluqi, sempat mengundang kecurigaan ideologi kesastraan KSI adalah realisme sosial. Apalagi, diantara karya-karya keduanya tampak  menempatkan kaum majikan (borjuis) sebagai sasaran tembak, dengan penggambaran yang mengesankan pertentangan kelas: kaum buruh hidup sengsara dan tertindas, sedangkan kaum majikan hidup mewah dan berkuasa.

Namun, kecurigaan itu jelas tidak benar, dengan banyak alasan. Pertama, membela kaum buruh, kaum yang lemah dan tertindas, tidak otomatis berarti Marxis. Sebab, Islam sendiri, juga agama apapun, mengajarkan pada umatnya untuk membela kaum yang lemah dan melawan penindasan. Kedua, di dalam tubuh KSI ada keberagaman dan selalu bersemangat untuk membela keberagaman (multi kultural). Di antara para anggota Dewan Pendiri KSI, misalnya, ada yang cenderung sosialis, ada yang cenderung kejawen (teosofis), dan ada pula yang Islam taat. Namun, rata-rata bersikap sangat moderat. Dan, ketiga, jelas disebutkan dalam Anggaran Dasar-nya bahwa asas KSI adalah Pancasila – bukan yang lain.

Keberagaan tersebut juga tampak pada karya-karya keluarga besar KSI, sejak realistik sampai sufistik. Dan, ketika pemikiran yang bersinggungan dengan ‘ideologi kesastraan’ mengerucut di kalangan tokoh-tokoh KSI, misalnya ketika merumuskan konsep estetik Angkatan 2000, yang disepakati adalah ‘keberagaman estetika’. Dan, keberagaan estetika serta multikulturalitas itulah yang disepakati sebagai landasan konseptual Angkatan 2000 versi KSI, berbeda dengan konsep estetika yang coba ditemukan serta ditemukan Korrie Layun Rampan saat mengumumkan lahirnya Angkatan 2000.

Orientasi Penciptaan

Merujuk pada anggapan bahwa karya sastra tidak pernah bebas nilai, dan para kreator karya sastra adalah sosok-sosok yang bermuatan ‘ideologi’ atau pandangan hidup tertentu, maka karya sastra sesungguhnya merupakan media yang tak terhindarkan dari pengembangan ideologi, baik disengaja ataupun tidak oleh para penciptanya. Pengembangan suatu ideologi melalui karya sastra akan mengalami semacam intensifikasi, ketika para kreatornya memilih orientasi penciptaan yang bersifat pragmatik untuk tujuan ideologis tertentu.

Soal orientasi penciptaan itu, kiaranya cukup menarik untuk merujuk pada pemikiran Abrams (1981),[5] yang  mengelompokkan karya sastra ke dalam empat orientasi penciptaan. Pertama, karya sastra sebagai tiruan alam atau penggambaran alam. Kedua, karya sastra sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu pada pembacanya. Ketiga, karya sastra sebagai pancaran perasaan, pikiran, ataupun pengalaman sastrawannya. Dan, keempat, karya sastra sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, lepas dari alam sekeliling, pembaca maupun pengarangnya. Pada orientasi keempat inilah prinsip seni untuk seni (lart pour lart)[6] berkembang.

Pada ‘orientasi kedua’ Abram, karya sastra dipandang sebagai media untuk tujuan-tujuan yang cenderung pragmatis. Misalnya saja, sastra untuk sosialisasi ajaran agama (sastra dakwah), sastra untuk membangun kesadaran politik tertentu, atau untuk mendorong munculnya kesadaran sosial, seperti novel Max Havelar karya Multatuli[7] dan sajak-sajak kritik sosial Rendra. Dalam orientasi ini, sajak-sajak Rabendranat Tagore[8] juga dipercayai ikut mendorong semangat patriotisme kaum terpelajar India untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan Ingris. Sementara, sajak-sajak Kahlil Gibran[9] ikut menyebarkan kearifan hidup bagi jutaan pembacanya di seluruh dunia.

Orientasi kedua itu pula sebenarnya yang menjadi orientasi penciptaan karya sastra di kalangan kaum sosialis dengan konsep realisme sosialnya. Tetapi kemudian, pada perkembangannya yang ekstrem, seperti tampak pada para sastrawan Lekra,[10] sastra hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan ideologi, politik, dan kekuasaan. Ini memang ‘jebakan’ yang paling berbahaya dari orientasi yang terlampau pragmatis. Di satu sisi, pengembangan ideologi mengalami intensifikasi, namun di sisi lain, prestasi estetik cenderung dilupakan, karena tidak lagi menjadi tujuan penciptaan. Kenyataannya, hanya Pramoedya Ananta Toer, dari kalangan pengarang Lekra yang berhasil mengimbangi orientasi ideologisnya dengan kecanggihan estetika (teknik bertutur dan ploting yang begitu kuat), sehingga karya-karyanya, terutama Bumi Manusia, begitu memukau.

Namun, sebenarnya, apapun orientasi penciptaan karya sastra, karena merupakan sekumpulan sistem tanda yang menyimpan makna, dan lahir dari kreator yang tidak bebas ideologi, maka ia akan memiliki kemampuan tersembunyi (subversif) untuk mempengaruhi perasaan dan pikiran pembaca, termasuk menanamkan ideologi tertentu. Karya sastra yang melukiskan keindahan alam, misalnya, secara tidak langsung akan mengajak pembacanya untuk menghayati kebesaran Sang Pencipta sekaligus cinta kelestarian alam. Demikian juga karya-karya sastra yang mengajarkan kearifan hidup tertentu, akan mengajak pembacanya untuk memiliki kearifan yang sama. Pada tingkat fanatisme tertentu, baik paham tentang kelestarian alam, ataupun kearifan hidup tententu, pada dasarnya adalah sebuah ideologi. Dan, ketika fanatisme itu menyemangati proses penciptaan karya sastra, maka sesungguhnya ia telah menjadi ‘ideologi kesastraan’.

Apalagi, ketika proses penciptaan karya sastra secara sengaja diagendakan atau didasarkan pada paham yang telah mapan, semacam Sufisme, Liberalisme, Sekularisme, Hedonisme, Komunisme, Kapitalisme, maupun Marxisme, maka karya sastra tersebut akan memperlihatkan ‘ideologi kesastraan’ yang sangat jelas, dan ke sanalah proses penciptaan karya sastra itu diorientasikan.

Epilog

Komunitas sastra – apapun namanya – adalah wadah berkumpulnya para kreator dan pecinta sastra yang tidak bebas ideologi, tidak bebas teori dan pandangan hidup, dalam pengertian Tracy tadi. Karena itu, disengaja atau tidak, benar-benar dirancang ataupun menggelinding begitu saja, benar-benar diagendakan bersama ataupun muncul begitu saja dari karya-karya para anggotanya, komunitas sastra itu akan menjadi basis pengembangan suatu ‘ideologi kesastraan’.

Bagi komunitas-komunitas sastra yang bersikap menggelinding saja – atau terlalu moderat — dalam menyiasati ‘ideologi kesastraan’, maka persoalan ideologis di dalamnya akan cenderung mencair. Sebaliknya, komunita sastra yang menempatkan ideologi tertentu sebagai semacam agenda perjuangan, maka ideologi yang dipilihnya akan cenderung mengental dan komunitas sastra tersebut akan menjadi basis pengembangan suatu ‘ideologi kesastraan’ yang sangat efektif.

Suatu komunitas sastra, tentu, dapat memilih salah satu di antara kedua sikap ideologis tersebut. Tetapi, sejarah membuktikan, bahwa gerakan sastra yang tidak memiliki landasan ideologis yang kuat akan sulit untuk melahirkan suatu karya besar, karena tidak memiliki semangat juang untuk memenangkan ideologi tertentu. Ibaratnya, perjuangan tanpa landasan ideologi atau keyakinan tertentu adalah perjuangan yang hambar, tanpa greget, dan tidak terarah. Pada gaya perjuangan yang demikian tidak akan ada kata ‘berani mati’ atau ‘berani malu’ untuk memenangkan keyakinannya.[11]

Karena itu, barangkali, KSI perlu mulai berpikir serius untuk menempatkan ideologi tententu – Pancasila, misalnya – sebagai agenda perjuangannya. Misalnya, untuk melawan Liberalisme dan Kapitalisme. Sehingga, asas Pancasila tidak hanya teronggok bisu di dalam Anggaran Dasar KSI, tetapi menjadi sumber gairah baru untuk memenangkan perjuangan melalui kelahiran karya-karya besar dan penciptaan ‘wacana sastra’ yang mampu menandingi karya-karya dan wacana sastra yang tidak Pancasilais.

Jakarta, 15 Januari 2008

Daftar Rujukan

1. Abrams, MH, A Glossary of Literary Lamps, Holt Rinehart and Winston, New York, first edition, 1981
2. Hasanuddin WS, Prof, Dr, Mhum, Ensiklopedi Sastra Indonesia, Penerbit Titian Ilmu, Bandung, cetakan pertama 2004.
3. Herfanda, Ahmadun Yosi, Drs, MTI,  Antara Kecendekiaan dan Budaya Berkarya, makalah untuk Simposium Pemberdayaan Ummat, ICMI Orsat Kairo, di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar, Kairo, 19 April 2002.
4. Heryanto, Ariel, MA, Perdebatan Sastra Kontekstual, Penerbit Rajawali, Jakarta, cetakan pertama, 1985.
5. Iwan Gunadi, Lima Tahun KSI, Komunitas Sastra Indonesia, Tangerang, cetakan pertama 2001.
6. Kristeva, Julia, Revolution in Poetic Language, 1974.
7. Kristeva, Julia, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, 1979.
8. Layun Rampan, Korrie, Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2001.
9. Selden, Raman, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, Harvester-Wheatsheaf, University of Lancaster, 1985.

Tulisan ini dikutip dari makalahnya pada Kongres Komunitas Sastra Indonesia di Kudus, Jawa Tengah, 19-21 Januari 2008.

---

[1] Dikutip oleh Iwan Gunadi dalam artikel Kualitas Komunitas Sastra (Harian Republika, 4 Juni 2004)

[2] Dikutip oleh Hasanuddin WS, Prof., Dr., MHum., dkk., dalam Ensiklopedi Sastra Indonesia (Titian Ilmu, Bandung, 2004, halaman 345).

[3] Kaum nudis pun sesungguhnya membawa nilai, karena penolakannya terhadap nilai-nilai kesopanan adalah untuk memapankan nilai-nilai yang bebas dari aturan kesopanan. Justru karena keyakinannya pada ‘nilai kebebasan untuk bertelanjang’ mereka berani hidup bersama dalam ketelanjangan. Di kalangan kaum nudis bahkan ada larangan berpakaian di depan umum. Mereka menganggap telanjang di depan umum lebih sopan disbanding berpakaian di depan umum. Begitu pula kalau kita memahami para pengarang yang memperjuangkan kebebasan seks, bukan berarti mereka tidak membawa nilai-nilai, karena kekebasan seksual yang mereka perjuangkan adalah ‘nilai baru’ yang mereka yakini kebenarannya, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat pada umumnya. Kebebasan bertelanjang (nudis) ataupun kekebasan seksual (free sex) telah menjelma menjadi ide bersama, paham, keyakinan, atau ideologi hidup mereka.

Jadi, sesungguhnya, manusia yang berpikir, yang beride, yang berpengetahuan, tidak pernah kosong atau bebas nilai. Barangkali, hanya manusia yang paling primitif, yang derajatnya mendekati hewan, yang kosong atau bebas nilai. Mereka telanjang, karena belum ada etika (kesopanan) yang mengatur mereka untuk menutupi auratnya. Mereka bebas melakukan hubungan seks dengan siapapun yang disuka (suka sama suka), karena tidak ada etika moral, adat maupun agama yang mengatur hubungan seks. Perbedaan antara manusia primitif dan manusia nudis atau free sex adalah, manusia primitif memang belum memiliki harkat, martabat, dan derajat manusi, alias belum mengalami proses humanisasi sehingga derajatnya masih setara dengan binatang. Sedangkan kaum nudis dan free sex adalah manusia yang memiliki ide (bersama) untuk menolak kemanusiaannya, menjalani dehumanisasi, untuk mempraktekkan peradaban binatang.

[4] Menurut Kristeva, intertekstualitas merupakan kunci untuk memahami sebuah teks sastra secara lengkap. Dalam dua bukunya — Revolution in Poetic Language (1974) dan Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art (1979) –  Kristeva mengingatkan pentingnya dimensi ruang dan waktu dalam menafsir teks sastra, termasuk paham, ideaologi, dan ide-ide di ruang intelektual pengarang.

[5] Abrams, MH, A Glossary of Literary Lamps, Holt Rinehart and Winston, New York, 1981

[6] Konsep ataupun prinsip lart pour lart atau seni untuk seni pertama kali berkembang di Prancis. Para penganut prinsip ini meyakini bahwa seni diciptakan untuk seni itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan masalah moral atau tujuan-tujuan pragmatis lainnya.

[7] Novel Max Havelaar karya Multatuli dipercayai menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan politik etis di kalangan eksekutif pemerintahan Hindia-Belanda. Dari gerakan ini muncul niat baik (political will) untuk lebih mencerdaskan kaum pribumi, hingga banyak didirikan lembaga-lembaga pendidikan dan penerbitan untuk pribumi seperti Balai Pustaka.

[8] Tagore adalah penyair India penerima Nobel Sastra tahun 1913.

[9] Kahlil Gibran adalah penyair AS kelahiran Libanon. Buku-buku kumpulan sajaknya, seperti Sang Nabi (The Prophet) menjadi best seller di seluruh dunia.

[10] Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) adalah organisasi budayawan underbow PKI. Salah satu tokohnya adalah Pramoedya Ananta Toer.

[11] Dari pemahaman ini, barangkali, kita dapat menemukan alas an, kenapa pengarang semacam Ayu Utami tidak malu-malu untuk mengumumkan bahwa dirinya penganut seks di luar nikah, dan anti lembaga pernikahan.

WAWANCARA MAJALAH MAHASISWA SASTRA UI, RECUP BUDAYA, EDISI PERTAMA 2007, DENGAN SAUT SITUMORANG

Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Budaya sebagai ranah sastra mahasiswa, yang sebagian kecil masyarakatnya adalah penikmat sastra akademis, mungkin belum membaur ke dalam fase politik sastra (bukan kekuasaan) atau pun pembacaan jarak dekat.

Sebagian kecil darinya pula tentu ada yang merasa kritis terhadap desas-desus yang terjadi di luar sana. Untuk itu kami terus menangkap kejadian-kejadian sastra yang terjadi di Indonesia sebab ternyata permasalahan sastra bukan hanya pertunjukan dan karya tapi idealisme dan polemik. Majalah kami, Recup Budaya, mungkin berangkat dari tugas mata kuliah, namun kekuatan berpikir dan  hasrat mengaromakan sastra dan sendinya kepada mahasiswa lain adalah semacam batu asah untuk meningkatkan kepekaan kami

WAWANCARA DENGAN SAUT SITUMORANG TENTANG PERANG SASTRA boemipoetra vs TEATER UTAN KAYU (TUK)

1. Anda menyebut diri sebagai politisi sastra. Kami baru dengar istilah itu. Apa tugas sentral profesi tersebut, tentunya dalam eksternal sastra dan internal sastra?

SS: Hahaha… Istilah sebenarnya adalah “politikus sastra” dan aku pakai sebagai keterangan-diri di eseiku yang berjudul “Politik Kanonisasi Sastra” – yang merupakan makalahku untuk Kongres Cerpen Indonesia V di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 26-28 Oktober 2007 lalu – yang kusebar di Internet sebagai salah satu dari rangkaian seranganku terhadap Teater Utan Kayu (TUK). Istilah itu sebenarnya sebuah istilah ironis yang tongue-in-cheek, dimaksudkan untuk memberi nuansa kepada isi eseiku itu. Tapi reaksi pembaca macam-macam. Hudan Hidayat yang konon seorang novelis itu, misalnya, menyebutku “politisi sastra” di Internet. Aku lebih suka istilah “politikus sastra”. “Politisi” itu istilah apa?! Apa ada “kritisi” sastra?! Hudan Hidayat memang seorang penulis bakat alam par excellence! Hahaha…

2. Jurnal Boemipoetra yang terbit beberapa bulan lalu, semacam aksi propaganda demonstratif sastrawan Ode Kampung terhadap perlawanan terhadap Komunitas Utan Kayu (KUK). Namun sebagian masyarakat menyatakan itu bukan jurnal yang semestinya ilmiah sebab kata-kata yang “kasar”?

SS: Coba perhatikan, kalimat macam apa yang kau tuliskan ini! Membingungkan! Hehehe… Jurnal sastra boemipoetra (pake huruf kecil semua!) adalah jurnal sastra paling keren dan cool sepanjang sejarah sastra Indonesia karena fungsinya cuma satu: menghancurkan Teater Utan Kayu (TUK)! Dan sudah terbit (tanpa mengemis dana ke Amerika Serikat dan sekutu neo-kolonialnya) sampai empat edisi. Hahaha… Satu-satunya “little magazine” sastra kita yang berani memakai apa yang kau sebut sebagai “kata-kata yang ‘kasar’” itu! Mengutip Clark Gable dalam Gone with the Wind, aku katakan kepada mereka-mereka yang tiba-tiba (menjadi) moralis linguistik itu padahal konon sudah beyond morality dalam kasus Sastra Porno Sastrawangi, seperti Manneke Budiman dosen Universitas Indonesia itu: Frankly, my dear, I don’t give a damn! Hahaha… Benar, jurnal boemipoetra memang bukan jurnal ilmiah kayak Oxford Literary Review, Critical Inquiry, New German Review, New Left Review, Social Text, atau Representations dan tidak punya pretensi untuk menjadi jurnal ilmiah. Tapi apa memang (pernah) ada jurnal “ilmiah” seperti yang aku sebutkan barusan di Indonesia? Nenek moyang boemipoetra adalah majalah-majalah kecil yang diterbitkan kaum Dada dan Surrealis di Eropa di awal abad 20 lalu, yang berisi baik manifesto-manifesto gerakan-gerakan tersebut maupun serangan-serangan keras mereka terhadap apa-apa yang pada saat itu mereka anggap menjajah pemikiran budaya orang-orang Eropa. Dan bahasa yang mereka gunakan bahkan jauh lebih “vulgar” dibanding “kata-kata kasar” boemipoetra! Ada catatan penting: boemipoetra bukan sastrawan Ode Kampung! Ode Kampung itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas sastra Rumah Dunia di Serang, Banten. Secara ideologis dan praktis boemipoetra justru sangat radikal dibanding Rumah Dunia dan Ode Kampungnya itu. Juga kalau kalian pelajari komposisi redaksi boemipoetra maka akan terlihat jelas keberagaman ideologi di dalamnya. Kerancuan informasi ini memang sudah universal di dunia kangouw sastra Indonesia dan ini cuma menunjukkan betapa parahnya orang kita membaca persoalan, betapa tidak canggihnya imajinasi orang-orang sastra kita dalam menafsirkan silsilah sebuah persoalan seperti Perang Sastra antara boemipoetra vs TUK. Manneke Budiman adalah lagi-lagi contohnya. Yang harus disadari lagi adalah bahwa Teater Utan Kayu (TUK) yang dikuasai orang-orang sastra itu yang menjadi fokus dari serangan-serangan kami, bukan Komunitas Utan Kayu (KUK) secara umum dan yang macam-macam isinya itu. Makanya perang kami ini adalah Perang Sastra! Musuh kami adalah Goenawan Mohamad dan segelintir penulis muda yang berlindung di balik bayangannya yang tua. Segelintir penulis-sekedar yang merasa sudah mencapai satori atau pencerahan sastra padahal rata-rata masih medioker kemampuannya, baik kreatif maupun kritis! Segelintir megalomaniak!

3. Letak keburukan TUK sehingga Anda begitu gencar untuk mengutuk mereka?

SS: Harus diakui bahwa pada awalnya mereka itu oke, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan termasuk penerbitan majalah ikon mereka itu, Kalam, merupakan angin segar dalam kondisi jenuh sastra kita yang diakibatkan hegemoni majalah Horison dan Taman Ismail Marzuki (TIM). Tapi itu hanya sebentar! Mereka kemudian merasa sudah menjadi mainstream baru, sang dominan baru dalam sastra kita. Mereka sampai merasa begini tentu saja tak dapat dilepaskan dari “pesona” yang memang telah mereka timbulkan dalam kepala para sastrawan kita, terutama di kota-kota besar kita. Mereka telah menjadi mitos baru yang menggantikan mitos-mitos lama Horison dan TIM bagi para sastrawan yang mulai dikenal publik sastra kita di periode 1990an, apa yang saya sebut sebagai Sastrawan 90an itu, dan yang sedang merajai penerbitan buku sastra saat ini. Mitos baru tentang TUK ini dimanfaatkan dengan sangat canggih oleh Goenawan Mohamad dan segelintir penulis-sekedar yang aku sebutkan di atas. Dominasi-tunggal atas dunia sastra kita adalah ambisi ekstra-literer mereka. Ini dimulai dengan skandal menangnya novel jelek berjudul Saman di Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Memakai istilah salah seorang penulis-sekedar TUK bernama Eko Endarmoko yang berpretensi keras mencari kelemahan esei saya “Politik Kanonisasi Sastra” tapi gagal dengan mengenaskan itu (karena kurang imajinasi tekstual dan miskinnya pengetahuan sejarah sastra), menurut “kabar angin” naskah Saman itu sebenarnya sudah lewat deadline pengiriman naskah tapi salah seorang juri menerimanya juga. “Kabar angin” lain adalah bahwa salah seorang juri Sayembara Roman DKJ 1998 itu menerima naskah Saman dari seorang tukang sapu gedung dimana para juri sedang memeriksa naskah-naskah yang masuk dan naskah tersebut didapatkan tukang sapu itu di dalam tong sampah! Siapa saja tentu saja bebas menafsirkan legenda yang diciptakan seputar Saman ini sama seperti para penilai Prince Claus Award yang memenangkan Ayu Utami pada tahun 2000 untuk novel satu-satunya itu dengan alasan bahwa “karyanya dianggap meluaskan batas penulisan dalam masyarakatnya”! Bagaimana para juri Prince Claus Award bisa menilai kedahsyatan novel tersebut padahal tak satupun terjemahan bahasa asingnya sudah ada pada waktu itu hanya Goenawan Mohamad yang tahu. Coba baca prosa-pendek Ayu Utami (yang diklaim sebagai “kolom” itu) di media massa cetak seperti koran Seputar Indonesia Minggu. Masuk akalkah seseorang yang diklaim oleh sebuah institusi internasional sejenis Prince Claus Award sebagai “meluaskan batas penulisan dalam masyarakatnya” cuma mampu menghasilkan cakar-ayam yang bahkan lebih jelek dari medioker seperti itu! Aku kasih sebuah “kabar angin” lagi. Kalau Saman itu sebuah fragmen dari karya panjang (yang sekarang kita tahu adalah Saman dan Larung) lantas kenapa Saman bisa begitu sensasional legendanya sementara Larung sunyi senyap?! Karya Pramoedya Ananta Toer yang jauh lebih panjang aja, yaitu Tetralogi Buru, tidak begitu jauh jarak “mutu”nya antara satu fragmen dengan fragmen lainnya. Bicara tentang Pram, bukankah komentar Pram di sampul belakang Saman itu adalah sebuah manipulasi tekstual paling brengsek dalam sejarah promosi sebuah karya sastra di negeri ini! Kalau memang benar Saman yang memenangkan Sayembara Roman DKJ 1998 dan Prince Claus Award 2000 itu begitu “dahsyat” seperti yang diklaim Sapardi Djoko Damono, Faruk dkk, untuk apa lagi dia mesti memelintir komentar Pram yang pada dasarnya menganggap novel itu jelek!

Kejahatan TUK semacam ini, yaitu manipulasi informasi, berkali-kali mereka lakukan. Yang langsung bersentuhan dengan aku adalah “laporan” di majalah-berita Tempo yang konon ditulis oleh Ags Dwipayana (aku tak ingat nama lengkapnya tapi orang ini orang teater, menurut “kabar angin”) tentang Temu Sastra Internasional 2003 yang diselenggarakan TUK di Solo. “Laporan” yang pada dasarnya mengelu-elukan program sastra TUK itu dan mengejek aku dan kawan-kawan Solo yang memprotesnya dengan keras karena tidak melibatkan seorangpun sastrawan Solo kecuali sebagai pembawa acara, hahaha…, ternyata tidak ditulis berdasarkan pandangan mata langsung “pelapor”nya! Si penulisnya tidak pernah hadir di Solo sama sekali selama dua-hari acara TUK itu dan menurut “kabar angin” semua infonya diberikan oleh Yang Mulia Goenawan Mohamad! Kasus Solo ini menjadi penting dalam “arkeologi dusta TUK”, hahaha…, kalau kita kaitkan dengan Kasus Chavchay Syaifullah, wartawan budaya Media Indonesia yang dipecat bosnya sebagai wartawan budaya karena pengaduan langsung Goenawan Mohamad. Chavchay menulis di korannya tentang acara Utan Kayu International Literary Biennale yang diadakan di TIM bulan Agustus 2007 lalu dan Goenawan Mohamad tersinggung atas laporan pandangan mata langsung Chavchay itu. Alasan Goenawan Mohamad, Chavchay dalam laporannya itu telah melakukan “fitnah” karena tidak menjalankan asas “cover both sides”, yaitu “tak mencoba mendapatkan dan memuat versi panitia dan TIM” paling tidak tentang diusirnya penyair Geger dari tempat acara. Padahal Chavchay punya rekaman pernyataan Geger bahwa dia diusir! Sontoloyo, itulah komentarku! Kekuasaan sipil yang sudah mulai menjadi diktatorial!

Masih mau lagi? Hahaha… Coba perhatikan jaringan kekuasaan yang sudah dibentuk TUK saat ini untuk menguasai dunia sastra kita: Hasif Amini di koran Kompas Minggu, keikutsertaan TUK dalam menyeleksi sastrawan lokal untuk Ubud Writers and Readers Festival, Ayu Utami di DKJ, dan “kabar angin” lagi Sitok Srengenge bakal menjadi redaktur sastra koran Media Indonesia Minggu! Sitok ini juga yang menurut “kabar angin” lain pernah sesumbar bahwa “Sastrawan Indonesia” itu adalah cuma mereka yang pernah diundang ikut acara sastra TUK! Megalomaniak gak, hahaha… Dulu waktu dia dan Medy Loekito dari komunitas kami Cybersastra ada di Iowa mengikuti program menulisnya, si penyair rima-dalam ini, hahaha…, pernah berkata bahwa dalam berbahasa Inggris, dia kalah dengan Medy, tapi dalam menulis puisi, dia lebih unggul! Uh, hebatnya, hahaha… Kalau dia tak bisa berbahasa Inggris, kok bisa dia mewakili Sastra(wan) Indonesia ke Iowa? Saat ini yang mewakili Sastra(wan) Indonesia ke Iowa adalah, you guess it!… monsieur Nirwan Dewanto, hahaha… Sejak kapan redaktur koran ini jadi sastrawan dan mana karya sastranya? Mestinya kan penyair dan politikus sastra Saut Situmorang dong yang mewakili TUK, dan sastra Indonesia, ke Iowa, iya kan, hahaha…

O iya, sebelum aku lupa dan ada juga kaitannya sedikit dengan soal majalah “ilmiah” yang kita singgung di atas. Pernah baca buku kumpulan esei Goenawan Mohamad berjudul Setelah Revolusi Tak Ada Lagi (AlvaBet, 2001)? Coba baca kata pengantar buku itu berjudul “Ke-Lain-an Goenawan Mohamad” yang ditulis oleh Hamid Basyaib! Atau baca ringkasannya di blurb sampul belakang buku! Dengan tidak ada rasa malu sama sekali dia mengklaim Goenawan Mohamad sebagai “esais terbaik Indonesia”, “orang Barat yang lahir di Batang” dan dalam kumpulan eseinya itu “ia membahas Brecht, Derrida, Adorno, Habermas, Nietcszhe [sic], Camus, Benjamin dan banyak nama penting lain dalam jagat pemikiran Barat bagai berbincang akrab dengan teman dekat”, “semuanya disorotinya dengan perangkat kritik sastra, yang digunakannya dengan kemahiran tak tertara”! Nah pertanyaan sederhanaku ini aja: Kalau Goenawan Mohamad itu memang begitu hebat, kok dia gak nulis di jurnal-jurnal ilmiah seperti yang kusebutkan di atas tadi aja? Kita kan bisa jadi sangat bangga kalau ada seorang penulis hebat kita yang tulisan kritiknya bisa muncul di jurnal ilmiah standar internasional ketimbang sekedar di media lokal doang! Inilah contoh megalomania narsisistik Teater Utan Kayu par excellence, hahaha…

4. Sudah tentu TUK, menganggapnya sebagai angin lalu. Bahkan fitnah?

SS: Jelas dong. Mana ada yang suka kebusukannya diekspos, apalagi sekelompok megalomaniak.

5. Manifesto Boemipoetra telah kami pelajari. Rasa sosial dan solidaritas tinggi serta anti-Liberalisme, rupanya tertanam kuat di diri sastrawan Ode Kampung. Berangkat dari kemanusian, apakah Anda tidak takut pengecaman Anda dkk. justru menjadi bumerang?

SS: Sekali lagi, jangan samakan boemipoetra dengan Ode Kampung. Tahu kan apa itu bumerang? Bumerang itu adalah senjata tradisional bangsa Aborijin Australia yang dipakai dengan melemparkannya ke objek yang ingin dilumpuhkan. Karena bentuknya melengkung dan cara melemparkannya khas, bumerang bisa kembali ke pemiliknya kalau tidak mengenai sasarannya. Kalau seseorang tidak sigap atau pandai menangkap bumerang yang terbang kembali itu, maka bocorlah kepalanya, hahaha… Maka ketahuan pula kalau dia bukan pemilik sebenarnya! Nah apa yang terjadi sekarang adalah bumerang itu tak bisa ditangkap kembali oleh Goenawan Mohamad dan para penulis-sekedarnya maka bocorlah kepala mereka, hahaha…

6. Menurut Anda mengapa setelah terbitnya Jurnal Boemipoetra, TUK tidak membalas sama sekali serangan Anda?

SS: Karena mereka itu cuma mitos belaka, tak ada esensinya. Karena isi boemipoetra tak bisa mereka bantah. Karena mereka takut kalau merespons maka semua kebusukan mereka akan jadi terbuka. Lebih baik didiamkan saja kan. Atau seperti “kabar angin” tentang apa yang dikatakan Goenawan Mohamad: apa Saut itu masih tahan menyerang sampai enam bulan lagi? Kalau tak salah, aku sudah menyerang TUK sejak tahun 2003 dan sekarang makin asyik aja, hahaha…

7.   Seorang millist bernama Radityo yang disinyalir sebagai tangan kanan TUK,  menyerang Anda habis-habisan. Anda bisa jelaskan ini?

SS: Hahaha… Radityo Djadjoeri itu adalah keponakan Goenawan Mohamad. Dia sendiri yang ngaku begitu di Internet dan aku pun pernah mempostingkan data yang kudapat di Internet tentang keluarga besar mereka yang keturunan Arab-Kurdi itu. Radityo yang konon tamatan FE-UII Jogja ini memang seorang cyberpsikopat! Dulu dia juga pernah punya problem besar dengan Farid Gaban dari Republika dan melakukan teknik pencemaran nama yang sama, yaitu dengan menciptakan tokoh-tokoh cyber fiktif yang menyerang dengan alamat email buatan. Untuk menghadapi aku yang memang jauh di atas kelas intelektualnya ini, hahaha…, dia bahkan menciptakan milis-milis baru seperti yang bernama “sautisme@yahoogroups.com” itu. Tapi manalah pulak awak bisa dikerjainnya! Buktinya, justru dia sekarang yang dicekal dari begitu banyak milis Indonesia di Internet, hahaha…

8. TUK diperkirakan sebagai benih-benih sastra imperialis, yang secara general pernah disembulkan Taufik Ismail. Apakah kelahiran Jurnal Boemipoetra berangkat dari pernyataan Taufik?

SS: Harus disadari lagi bahwa boemipoetra tak ada hubungan apa-apa dengan Taufiq Ismail atau jelasnya dengan Kasus Taufiq Ismail vs Hudan Hidayat. Dan boemipoetra lahir bukan karena Taufiq Ismail ataupun pernyataan publiknya!!! Kami bertujuan membabat utan kayu, titik. Aku sendiri secara pribadi bertentangan dengan Taufiq Ismail soal Marxisme dan Lekra. Aku ini Marxist tapi Marxisme seperti yang diejek-ejek Taufiq Ismail tak pernah ada dalam Marxisme! Dia tak bisa membedakan antara politik partai dan sebuah isme pemikiran. Dalam sejarah peradaban manusia, isme yang paling kritis dan paling membela harkat orang banyak hanyalah Marxisme! Dan lawan utama Marxisme bukan Agama Monotheis seperti yang dirancukan Taufiq Ismail dkk, tapi Liberalisme-Kapitalisme yang justru telah menyebabkan matinya agama Kristen di Barat dan timbulnya kolonialisme di Asia, Afrika, Australia, Pasifik dan benua Amerika! Bagi boemipoetra, TUK adalah agen imperialisme Liberalisme-Kapitalisme terutama Amerika Serikat di sastra Indonesia, lewat program-program sastranya. Mudahnya akses bagi orang-orang TUK dan sekutunya ke program-program di Amerika Serikat, seperti program menulis Iowa itu misalnya, sementara orang-orang yang non-TUK ditolak visa mereka oleh Kedutaan Amerika Serikat, adalah bukti nyata.

9. Seks dan agama adalah keberlainan bahkan kebertentangan, Ayu Utami, yang selanjutnya diikuti Nukila Amal, dan Dewi Lestari sebagaimana Taufik yang menyatakan mereka bagian dari Fiksi Alat Kelamin (FAK) dan (GSM). Apakah Anda menyerang lini ini dengan berpusar pada pijak agama?

SS: Gawat! Siapa yang bilang bahwa “seks dan agama” itu bertentangan! Apa ada “agama” yang melarang seks! Gereja Katolik yang melarang pastor untuk kawin itu aja tidak melarang seks bagi yang non-pastor!!! Ketidakhati-hatian orang kita dalam berbahasa memang sudah fenomenal. boemipoetra tidak anti-seks malah sangat suka seks! Yang dilawan boemipoetra adalah eksploitasi seks (seksploitasi) sebagai standar estetika sastra (paling) bermutu, yang mengorbankan estetika sastra non-seks seperti nilai-nilai Islami pada Forum Lingkar Pena misalnya. Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu dan Dinar Rahayu adalah para penulis perempuan Indonesia yang mengeksploitasi seks dalam tulisan mereka dan menjadi terkenal karenanya. Menjadi dibaca tulisannya karenanya. Itu saja alasannya kenapa mereka dibaca. Lucu ya bahwa ketiga perempuan tukang eksploitasi seks perempuan ini punya nama sama, yaitu “Ayu”. Mungkin nama Sastrawangi musti diganti jadi “Sastrayu”, hahaha…

10. Sastra TUK jelas berbeda, mereka mengakomodir tulisan dengan kualitas tinggi. Bahkan mereka tidak akan menerbitkan karya yang dianggap “tidak layak” di jurnal Kalam. Berarti Sastra TUK punya pagar untuk menyempitkan dunianya(red). Eksklusivitas ini rupanya yang tidak diterima oleh Anda dkk. Mengapa?

SS: Hahaha… Itulah mitos yang berhasil dibangun TUK tentang dirinya dan dikunyah bulat-bulat oleh banyak sastrawan muda termasuk fakultas sastra yang seharusnya lebih kritis daripada sastrawan sendiri!

Kalam itu kan cuma majalah budaya umum dan “kekuatan”nya terletak lebih pada esei-esei budaya yang dimuatnya, bukan pada puisi atau cerpennya. Kolom puisi Kompas Minggu sewaktu ditangani Sutardji Calzoum Bachri jauh lebih tinggi reputasinya bagi para penyair Indonesia ketimbang Kalam. Bukankah cerpen yang dimuat di koran Kompas yang dianggap cerpen nyastra yang bermutu? Sastra TUK itu apa? Yang “sastrawan” di TUK itu kan cuma Goenawan Mohamad, Sitok Srengenge dan Ayu Utami. Ini kan sastra TUK itu.

Soal “kualitas tinggi” TUK. Apa tinggi kualitasnya puisi Sitok, bahkan Goenawan Mohamad sekalipun? Apa tinggi kualitasnya esei-esei Nirwan Dewanto atau Hasif Amini? Terjemahan Hasif atas cerpen-cerpen Jorge Luis Borges (dari terjemahan bahasa Inggris) aja jelek tapi dipuji-puji setinggi langit oleh sesama orang TUK! Apa tinggi kualitasnya program biennale sastra TUK yang mengklaim Avi Basuki dan Laksmi Pamuntjak sebagai “sastrawan internasional Indonesia” itu? Apa yang pernah ditulis Laksmi Pamuntjak dalam “sastra Indonesia”? Yang benar adalah bahwa manipulasi informasi TUK memang berkualitas tinggi, hahaha…

11. Apa perjuangan Anda dkk. sudah selesai?

SS: Apa TUK sudah hancur? Hahaha…

12. Dengan duduknya Hasif Amini di Kompas dan Nirwan Dewanto di Tempo, sudah tentu makin melambungkan sastra TUK yang Anda sinyalir sebagai kelompok yang berambisi menoreh sejarah sastra. Benarkah?

SS: Sudah aku jawab di atas.

13. Mahasiswa, sebagai akademisi sastra yang belum terbaluri pengaruh ini, sebaiknya ada di posisi mana?

SS: Masak mahasiswa sastra belum terkena pengaruh mitos TUK! Yang benar aja ah.

Pertanyaan No.10 di atas kan jelas menunjukkan betapa kalian sudah sangat dalam dipengaruhi oleh “pesona” mitos TUK itu! Sadarlah dan kembalilah ke jalan yang benar! Hahaha…

14. Anda tidak meluaskan propaganda ke kalangan mahasiswa. Mengapa?

SS: Lha wawancara ini apa namanya kalau bukan propaganda demitologisasi TUK, hahaha…

15. Kanonisasi Sastra dapatkah Anda jelaskan secara singkat?

SS: Kanon adalah sekelompok karya yang, minimal, selalu ada dalam kurikulum pengajaran sastra di sekolah dan perguruan tinggi. Sebuah karya yang bisa masuk jadi anggota kanon sastra tentu saja akan terangkat reputasi sastranya, dan pengarangnya, dalam hierarki kelas “kedahsyatan” artistik dalam sejarah sastra. Dan bisa dipastikan akan terus menerus dicetak-ulang sekaligus dibahas-ulang dalam skripsi, tesis dan disertasi.

Tentu saja semua pengarang ingin semua karyanya bisa masuk dalam kanon sastra, paling tidak sebuah bukunya. Tapi kenyataannya cuma segelintir saja pengarang yang bernasib mujur begini. Ketidakmujuran nasib banyak pengarang dalam peristiwa kanonisasi sastra inilah yang menimbulkan pertanyaan: Kok karya S Takdir Alisjahbana bisa masuk kanon sementara cerita silat Kho Ping Hoo nggak? Kenapa puisi Goenawan Mohamad, bukan Saut Situmorang? Masak cerpen Seno Gumira Ajidarma masuk tapi cerpen Hudan Hidayat kagak? Apakah karena cerpen Seno punya “substansi” sementara cerpen Hudan cuma begitu-begitu aja? Puisi Goenawan Mohamad “sublim” tapi Saut Situmorang cuma bermain-main dengan intertekstualitas dan tidak tertarik pada “kedalaman” simbolisme pasemon puitis? Apa sebenarnya yang menjadi “kriteria” dalam seleksi kanon (canon formation)? Apakah “substansi” sastra atau “sublimitas” sastra seperti yang diyakini Hudan Hidayat dan para pengarang bakat alam lainnya itu? Apakah estetika satu-satunya standar dalam menilai mutu karya? Kalau benar, lantas apakah “estetika” itu? Adakah karya sastra yang an sich benar-benar “dahsyat” dan “universal”? Apakah karya sastra itu memang otonom, bebas nilai, tidak tergantung pada hal-hal di luar dirinya untuk menentukan baik-buruk mutunya? Atau ada hal-hal lain di luar teks karya – mulai dari komentar para “pengamat” sampai ekspose di media massa atas sosok sang pengarang – yang menjadi faktor dominan dalam terpilih-tidaknya sebuah karya sastra menjadi anggota kanon sastra?

Sastra kontemporer kita rusak karena dilettante sastra, petualang sastra seperti TUK, Kompas dan Richard Oh dengan sensasi duit Katulistiwa Literary Award-nya itu merajalela membuat kanon-kanon sastra baru tanpa kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan dan para sastrawan pada cuek aja. Inilah efek apolitisasi sastra Orde Baru!

16. Bang Saut setiap jawaban Abang akan kami publikasikan. Silahkan menambahkan sesuatu yang perlu Abang uraikan.  Tapi kami  tetap menjaga etika jurnalisme. Terima kasih banyak. Salam untuk Wowok dkk.

SS: Terimakasih juga. Wawancara kalian ini adalah wawancara pertama yang dilakukan dengan boemipoetra untuk mendengarkan perspektif boemipoetra tentang Perang Sastra boemipoetra vs TUK. Selama ini cuma Goenawan Mohamad dan anggota TUK lainnya aja yang diberikan kesempatan bicara secara formal dalam sebuah wawancara. Kalian sudah bertindak adil! Bravo! Aku juga mengharapkan kalian berani memuat semua yang aku nyatakan di sini. Berani seperti boemipoetra! Kalau mahasiswa aja sudah gak berani mengeluarkan pendapatnya dalam media kampusnya sendiri, apalagi dengan alasan mitos “etika jurnalisme” yang cuma menguntungkan kekuasaan status quo itu, untuk apa kita punya universitas di negeri ini! Mitomania harus dilawan oleh semua mahasiswa yang menganggap dirinya berbudaya dan kritis, terutama oleh mahasiswa sastra. Ingat apa yang dikatakan George Orwell: During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act!

HIDUP MAHASISWA!

Tulisan ini dikutip dari sautsitumorang.multiply.com, 5 Desember 2008.

TANGGAPAN SOE TJEN UNTUK KATRIN BANDEL

Katrin, saya pernah meng-e-mail dan meminta artikel-artikel Anda, dan saya senang sekali membacanya. Memang lebih bagus kalau perolokan dihentikan dan saya sendiri minta maaf bila saya telah menulis hal-hal yang salah baik yang ditujukan untuk Katrin, Saut atau anggota milis lainnya.

Secara pribadi, saya kagum dengan Saman dan bangga Indonesia punya novel seperti itu. Namun, saya tidak setuju kalau kualitas karya hanya diukur dari fenomenalitas karya tersebut. Sekali lagi, saya akan menyebut van Gogh, yang tidak laku. Tapi, sesudah mati, baru karyanya dipuji-puji. Terkadang kematian menjadi puncak karir
beberapa seniman.

Ada lagi banyak contoh selain van Gogh. Beberapa nama komponis perempuan bahkan tenggelam tanpa dikenal (sorri, ngomong komponis lagi, karena saya juga komponis). Kakak W.A. Mozart adalah musisi yang andal juga, namun karena jenis kelaminnya, dia menghilang begitu saja. Begitu juga saudari Felix Mendelssohn, dia sempat
menggubah beberapa lagu namun namanya tidak disebut-sebut.

Tentang GM memberi komentar Ayu. . . Tentu saja yang lebih bisa dianggap obyektif bila komentar Ayu datang dari anggota di luar komunitas. Namun, komentar ini kan bukan penjurian? Kalau penjurian, tentu saja ini jadi tidak etis dan lain tujuannya. Kalau komentar yang tujuannya untuk mendukung penjurian tersebut, mengapa
tidak dari seseorang yang mengenal secara pribadi? Justru ini cukup sesuai dengan tujuan.

Soe Tjen

Tulisan ini dikutip dari milis Jurnal Perempuan, 8 April 2008.

PULAU-PULAU DI SAMUDRA Catatan tentang Komunitas Sastra (Indonesia) di Jawa

Anis Sholeh Ba’asyin

Penyair dan Penggerak Orkes Puisi Sampak GusUran

1

Ada banyak sudut pandang yang bisa dipakai untuk membedah gejala komunitas sastra, mulai dari yang paling sederhana: terbentuk karena seorang sastrawan ingin membagi ‘ilmu’nya pada orang-orang yang mencoba berguru padanya, atau karena sekelompok orang bersepakat menajamkan kemampuan sastranya dalam satu wadah; sampai dengan yang paling rumit: sinergi sastrawan-sastrawan yang merasa butuh wadah untuk menegaskan posisinya dalam peta sastra Indonesia, atau sinergi dari sastrawan-sastrawan yang merasa punya musuh bersama dalam kegiatan bersastranya.

Tapi, di luar semua niat awal semacam ini, posisi sastra Indonesia sendiri -dalam peta sosial-budaya masyarakatnya- sebenarnya sudah cukup menjadi alasan untuk memaklumi kehadiran komunitas sastra.

Meski dimana-mana posisi sastra memang cenderung elitis dan hanya dinikmati oleh publik yang relatif terbatas, tapi di Indonesia hal ini masih harus ditambah dengan kenyataan bahwa sastra Indonesia adalah bentuk baru yang terputus dari tradisi yang sebelumnya ada di daerah-daerah. Seperti kita tahu, pada dasarnya sastra Indonesia adalah spesies baru yang lahir beriringan dengan menggeliatnya kesadaran kebangsaan di tahun 1908 dan mengerucut menjadi pernyataan Sumpah Pemuda di tahun 1928.

Sebagai sebuah spesies baru, sastra Indonesia bukan cuma harus berjuang menemukan capaian-capaian estetiknya saja, tapi juga sekaligus harus berjuang merebut khalayak pembacanya.

Dalam hal yang pertama, mengingat bahwa sastra Indonesia (baik novel, cerita pendek, puisi maupun lakon-lakon drama) hampir sepenuhnya modern (dalam arti harfiahnya: baru) dan tak tumbuh dari khasanah tradisi yang ada; persoalan-persoalan besar menyangkut ideologi dan bentuk ucapnya pun segera menjadi masalah yang ramai diperdebatkan. Sejarah mencatat perdebatan Sutan Takdir Alisjahbana dengan Sanusi Pane, kritik Ajip Rosidi terhadap apa yang disebut sebagai kosmopolitanisme angkatan ’45, perdebatan antara Lekra dengan kelompok Manifes Kebudayaan, dan terakhir upaya menawarkan wacana sastra kontekstual untuk mengimbangi nilai-nilai Manifes Kebudayaan yang cenderung mendominasi wacana sastra bersama berkibarnya orde baru.

Sementara upaya sastra Indonesia merebut khalayak pembaca pun tak kalah repotnya. Jurnal-jurnal sastra jumlahnya terbatas; itupun lebih banyak mengandalkan subsidi karena peminatnya sepi. Karya-karya yang berkategori sastra pun (baik novel, kumpulan cerita pendek, lebih-lebih kumpulan puisi) masuk sebagai golongan yang membuat penerbit berpikir masak-masak lebih dahulu sebelum menerbitkannya. Sehingga pada akhirnya publikasi karya sastra (terutama cerita pendek dan puisi) lebih mengandalkan koran (sehingga pernah ada sebutan ‘sastra koran’.)

Di awal pertumbuhannya, hal ini tampaknya tidak menjadi soal benar. Ini bisa dipahami karena apa yang disebut sastrawan pun masih merupakan mahluk yang relatif langka, dan bermukim terutama di kota-kota besar (terutama di Jawa). Tapi sejak tahun 80-an, dimana pendidikan mulai menghasilkan begitu banyak kalangan yang berminat menjadi sastrawan dan ingin mempublikasikan karyanya; dominasi ‘pusat’ terhadap ‘daerah’ mulai dipersoalkan, hegemoni sastrawan-sastrawan tertentu yang menguasai jurnal-jurnal sastra mulai digugat, dan -terakhir- redaksi rubrik sastra koran pun jadi sasaran gugatan yang sama. Mungkin, persoalan dasarnya nyaris tak berbeda dengan persoalan yang terjadi antara angkatan kerja dengan lapangan kerja, yakni: terlalu banyak yang ingin dipublikasikan untuk terlalu sedikit ruang publikasi.

Tepat di titik persilangan inilah tampaknya gejala meluasnya komunitas sastra pertama kali harus di lihat. Ia mampu tampil menjadi saluran yang cukup sehat bagi upaya memperluas khalayak pembaca (atau pendengar) sastra, sekaligus -paling tidak pada kasus-kasus tertentu- bisa menjadi ruang alternatif pencarian bahasa ucap bagi sastra Indonesia.

Dari sudut pandang ini, kehadiran komunitas sastra bisa dilihat sebagai semacam pulau-pulau kecil tempat sastra didialogkan dengan khalayaknya. Apa yang dicoba lakukan sebagian komunitas dengan menggelar Ode Kampung di Banten misalnya, adalah contohnya yang menarik.

2

Sudah pasti orang akan kesulitan untuk mengeneralisasi latar kehadiran komunitas sastra yang ada Jawa. Tapi untuk memudahkan pembahasan, dengan mengambil beberapa contoh, secara kasar bisa dilihat adanya beberapa ciri cukup menonjol dari komunitas-komunitas sastra yang ada.

Pada tahap awal, model komunitas sastra yang banyak dibentuk bisa dikatakan murni sebagai ajang untuk belajar membaca dan menulis sastra. Biasanya komunitas semacam ini punya seorang tokoh yang punya kapasitas untuk berperan sebagai ‘guru’. Persada Studi Klub-nya Umbu Landu Paranggi di Jogjakarta awal tahun ’70-an adalah prototipenya yang paling legendaris.

Komunitas ini pada awalnya dibentuk dengan mengandalkan jaringannya ke koran Masa Kini dan Kedaulatan Rakyat di Jogjakarta. Tapi dalam perkembangan lanjutnya, ternyata para alumninya mampu menerobos ke peta sastra yang lebih luas. Nama-nama seperti Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi AG, Korrie Layun Rampan, Iman Budi Santosa adalah sedikit contoh orang-orang mengakui Umbu sebagai ‘guru’ mereka. Komunitas-komunitas dengan model Persada Studi Klub ini lebih banyak mengandalkan media penerbitan yang ada untuk mempublikasikan karya-karya anggotanya.

Model lain dari komunitas sastra adalah komunitas yang mulai banyak dibentuk di era ’80-an. Wacana ‘sastra pembebasan’ yang mulai digaungkan Emha Ainun Nadjib dan ‘sastra kontekstual’ yang dilontarkan Arief Budiman dan Ariel Heryanto waktu itu, tampaknya menjadi perangsang yang cukup efektif bagi sebagian sastrawan untuk membentuk komunitas-komunitas sastranya sendiri. Di era ini, kebanyakan komunitas sastra secara sadar dibentuk sebagai perimbangan bagi hegemoni pusat (Jakarta, Horison, TIM) yang mulai dirasa menyesakkan para pegiat sastra di ‘daerah’. Kesadaran semacam inilah yang tampaknya mendorong sebagian komunitas yang ada juga mulai mencoba menerbitkan karya anggota komunitasnya (baik berupa antologi maupun karya tunggal). Berdirinya Keluarga Penulis Semarang (KPS) yang dipelopori Bambang Sadono atau Kerabat Pengarang Bandung (KPB) berdiri yang dimotori oleh penyair Yessi Anwar dan Diro Aritonang misalnya, adalah contohnya.

Komunitas yang berkembang sejak era ’90-an hingga kini menawarkan model yang lebih beragam. Kalau model-model komunitas yang berkembang di era ’70-an dan ’80-an masih mengandalkan hubungannya dengan para penjaga gawang rubrik sastra di koran-koran yang terbit di wilayah komunitas itu berdomisili; model komunitas sastra di era ’90-an (lebih-lebih di era 2000 sampai sekarang) mulai melepaskan diri bukan cuma dari ketergantungannya terhadap publikasi jurnal-jurnal sastra ‘pusat’ tapi juga dari koran-koran. Maka muncullah jurnal-jurnal semacam On/Off, Blocknote, Aksara, Hysteria; dan dunia maya muncul situs-situs dan blog-blog yang menjadi media publikasi karya-karya sastra.

Mengutip sebuah penelitian, Sutardji Calzoum Bachri  menyebut bahwa per-tahun 2000 saja di sekitar Jabotabek ada lebih dari 50 komunitas sastra (Kompas, 04 Agustus 2000.) Sayangnya tak ada data terbaru tentang jumlah komunitas sastra yang berkembang di Jawa (dan Madura) saat ini. Yang jelas, kini tiap kota (apalagi yang memiliki perguruan tinggi)  hampir bisa dikatakan memiliki komunitas sastranya sendiri. Di Kudus ini sendiri ada beberapa komunitas sastra, termasuk Keluarga Penulis Kudus yang sudah berdiri di era ’80-an.

3

Di banyak daerah, komunitas sastra lebih hadir sebagai media untuk berdiskusi dan menggelar pementasan-pementasan; baik pembacaan puisi, cerita pendek sampai dengan teater. Kadang dibuat pula pelatihan penulisan atau penerbitan antologi (kebanyakan puisi). Anggotanya bisa sangat beragam, mulai dari mereka yang memang dikenal sebagai sastrawan, mahasiswa, siswa sampai masyarakat umum.

Komunitas-komunitas semacam ini biasanya sangat cair, dibentuk tanpa badan hukum, tanpa AD/ART; dengan sekretariat di rumah salah satu anggota (biasanya di rumah koordinatornya). Untuk dana kegiatan, mereka biasanya mencari donatur atau sekedar mengumpulkan iuran dari anggota. Sementara untuk pementasan, kadang dengan menyewa gedung atau ditempatkan di rumah salah satu anggota yang dianggap memadai untuk itu.

Komunitas-komunitas sastra semacam ini biasanya memiliki jaringan silaturrahim, terutama dengan komunitas yang ada di wilayahnya. Seringkali mereka saling beranjangsana untuk menggelar dan mendiskusikan karya-karya mereka.

Seperti disebut di atas, kehadiran komunitas-komunitas sastra ini jelas membantu memasyarakatkan sastra Indonesia di tengah khalayaknya. Di luar masalah ini, mungkin masih butuh jalan yang lebih panjang untuk memimpikan lahirnya sastra yang bahasa ucapnya ‘Indonesia’.

Tulisan ini dikutip dari makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional ”Meningkatkan Peran Komunitas Sastra sebagai Basis Perkembangan Sastra Indonesia”, 20 Januari 2008, pada Kongres Komunitas Sastra Indonesia di Kudus, Jawa Tengah, 19-21 Januari 2008.