MENJAWAB KEBUTUHAN LEWAT KOMUNITAS SASTRA


Iwan Gunadi

Pemerhati komunitas sastra

WALAUPUN sejarah komunitas sastra dapat ditelusuri jauh ke belakang, komunitas sastra tetaplah topik yang relatif baru dalam diskursus kesusastraan Indonesia. Istilah “komunitas” memang sudah sering digunakan dalam kajian atau perbincangan ilmu-ilmu humaniora di negeri ini.

Tapi, istilah “komunitas sastra” sendiri baru muncul pada pertengahan 1990-an dalam diskursus kesusastraan Indonesia. Perbincangannya sendiri mulai marak beberapa tahun terakhir ini, meski kajian yang serius tentang fenomena komunitas sastra di Indonesia tetap langka.

Selama 2007 hingga awal 2008, perbincangan komunitas sastra terasa hangat setelah beberapa forum dan media massa mengangkat isu adanya hegemoni komunitas tertentu di Tanah Air. Kalau kita jelajahi pelbagai situs web atau blog di dunia maya, perdebatan atau perbantahan tentang isu tersebut terasa memanas.

Sebuah forum yang akan menjadi bagian dari kesemarakan perbincangan tentang komunitas sastra siap digelar Komunitas Sastra Indonesia (KSI) di Kudus, Jawa Tengah, selama 19-21 Januari 2008. Forum yang didukung PT Djarum melalui program Djarum Bakti Pendidikan tersebut bertajuk Kongres Komunitas Sastra Indonesia, yang di dalam ada seminar nasional dengan tema Meningkatkan Peran Komunitas Sastra sebagai Basis Perkembangan Sastra Indonesia.

Untuk menyambut acara tersebut, tulisan ini mencoba menguraikan sejumlah fakta dan pertanyaan yang mungkin layak dipertimbangkan dan direnungkan, khususnya untuk seminar dalam kongres tersebut.

Sekitar 15 hingga 25 tahun terakhir, di negeri ini memang tumbuh begitu banyak komunitas sastra. Termasuk pelbagai komunitas sastra yang mencoba menghancurkan eksklusivitas sebutan “sastrawan” dan mengangkat karya-karya atau pelaku-pelaku sastra yang dianggap marginal. Kalau kita pakai perumpamaan klise, fenomena tersebut bak cendawan di musim hujan.

Untuk pembuktian secara sederhana suburnya pertumbuhan komunitas sastra selama rentang waktu tersebut, ambillah satu buku antologi puisi atau cerita pendek (cerpen) berskala nasional. Bacalah daftar biografi singkat mereka. Jangan terkejut bila ditemukan fakta bahwa sebagian besar dari mereka merupakan anggota atau pengurus suatu komunitas sastra atau seni. Bahkan, mungkin, mereka terlibat lebih di satu komunitas sastra atau komunitas seni.

Fakta semacam itu, misalnya, dapat ditemukan di dua buku Antologi Puisi Indonesia 1997 terbitan Komunitas Sastra Indonesia (KSI) di Tangerang dan Angkasa di Bandung pada 1997. Tengok pula, misalnya, Sebuah Antologi Puisi Cyber: Graffiti Gratitude terbitan Yayasan Multimedia Sastra (Jakarta) dan Angkasa (Bandung) pada 2001 dengan cakupan yang melewati batas geografis Indonesia atau Bisikan Kata, Teriakan Kota: Antologi Puisi Temu Sastra Jakarta terbitan Dewan Kesenian Jakarta dan Bentang Budaya (Yogyakarta) pada 2003 dengan jangkauan penulis yang lebih terbatas, yakni Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Hal yang sebaliknya akan sulit ditemukan, misalnya, pada buku antologi puisi empat jilid suntingan Linus Suryadi AG, Tonggak, dan Gema Tanah Air susunan HB Jassin.

Kondisi tersebut tak lepas dari munculnya kesadaran kolektif yang lebih meluas sejak 1980-an dan lebih-lebih sejak 1990-an untuk tak lagi menempatkan Jakarta sebagai barometer standar estetika kesusastraan Indonesia. Cara pandang para sastrawan pada kedua periode tersebut terhadap Taman Ismail Marzuki atau Majalah Horison, misalnya, berubah. Mereka tidak lagi melihat pusat-pusat semacam itu sebagai penguasa tunggal perkembangan kesusastraan Indonesia.

Kesadaran tersebut memicu tumbuhnya makin banyak dewan kesenian di daerah-daerah di luar Jakarta yang menyorongkan kesempatan kepada banyak seniman, termasuk sastrawan, di masing-masing daerah untuk bertemu, lalu berkelompok. Bahkan, kesadaran yang sama tak hanya muncul pada para sastrawan yang sering berkumpul di dewan-dewan kesenian, tapi juga meluas ke persona-persona di tempat-tempat lain, seperti di pesantren, sekolah, kampus, stasiun radio, dan bahkan moda transportasi semacam bus kota dan kereta api.

Mereka tak hanya berada di kota-kota besar, tapi juga menyebar ke kota-kota kecil. Mereka menjadi semacam kantong-kantong kesenian yang kecil-kecil yang kemudian dapat menjadi pusat-pusat kecil, yang diperkirakan akan menjadi basis dan karenanya lebih menentukan arah perkembangan kesenian Indonesia. Pandangan dengan acuan posmodernisme ini mulai terasa menguat sejak Nirwan Dewanto1 memaparkannya di Kongres Kebudayaan Indonesia di Jakarta pada 1991.

Pemetaan yang dilakukan KSI saja berhasil mengumpulkan informasi dari 54 komunitas sastra yang tumbuh dan atau masih aktif di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) pada 1997. Dari jumlah tersebut, yang berhasil dipetakan ada 46 komunitas sastra2. Jumlah tersebut saja melebihi jumlah 35 organisasi yang mengikuti Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) yang digelar di Jakarta pada awal Maret 1964. Artinya, dalam 33 tahun, jumlah komunitas sastra di wilayah yang lebih sempit sudah melebihi jumlah komunitas di wilayah yang jauh lebih luas, walau mungkin di wilayah yang lebih luas tersebut masih banyak komunitas sastra yang tidak turut konferensi tersebut.

Kalau wilayahnya kita perluas sampai seluruh Indonesia dengan rentang waktu sama (1997), saya yakin, jumlahnya bisa ratusan atau bahkan lebih. Apalagi jika rentang waktunya diperpanjang melebihi tahun tersebut. Melani Budianta, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia, misalnya, pada diskusi Mencermati Sastra Subkultur Kita yang diselenggarakan Yayasan Obor Indonesia di Jakarta, 31 Mei 2001, memperkirakan bahwa pada saat itu, jumlah komunitas sastra di Indonesia lebih dari 200 dan 75 di antaranya berada di Jakarta. Jumlah tersebut pun belum termasuk komunitas sastra yang dibentuk di kampus-kampus perguruan tinggi.

Kalau rentang waktu untuk taksiran Melani diperpanjang ke depan hingga awal 2008 ini, misalnya, saya yakin, jumlahnya jauh dari angka itu. Salah satu asumsinya, misalnya, tumbuhnya ratusan media massa sejak 1998 setelah Menteri Penerangan Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie, M Yunus Yosfiah, membuka keran kebebasan penerbitan media massa tentu turut merangsang ramainya komunitas sastra. Sebab, sebagian dari media massa itu pun menampung karya-karya sastra, terutama puisi dan cerita pendek, yang tentu membutuhkan respons dari para sastrawan, termasuk yang tumbuh dan bergelut di pelbagai komunitas sastra itu.

***

KALAU kita juga menghitung komunitas teater, atau komunitas seni lainnya, juga sering mengadakan kegiatan sastra, maka jumlah ‘komunitas sastra’ akan lebih banyak lagi. Maklum, jumlah aktivitas sastra seolah tak pernah menyusut. Penyelenggaranya tak hanya komunitas sastra, tapi juga komunitas seni yang lain atau bahkan komunitas nonseni yang punya perhatian atau minat terhadap sastra.

Apalagi, tak sedikit pekerja sastra yang juga berteater, berseni rupa, atau menggeluti, sekurangnya meminati cabang kesenian lain, berarati tak sedikit orang di luar pekerja sastra yang menggeluti atau sekurangnya meminati sastra. Kenyataan tersebut juga menambah deret panjang ‘komunitas sastra’.

Sebagai bukti, tengok saja buku Direktori Seni dan Budaya Indonesia 2000. Dari 3.869 komunitas seni budaya di Indonesia yang berhasil dicacat hingga 1995, komunitas yang melakukan aktivitas sastra melebihi angka taksiran Melani tadi. Mereka bukan hanya komunitas sastra, tapi komunitas cabang kesenian yang lain, komunitas seni secara umum, atau bahkan komunitas budaya.

Data yang mencengangkan dapat dilihat pada hasil Susenas Model 2003 yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS). Selama 1993-2003, BPS mencatat keberadaan 89.658 organisasi kesenian dari 26 provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut meliputi organsasi kesenian di bidang musik, seni tari, seni rupa, karawitan, pedalangan, teater, hingga sastra.

Organisasi kesenian di bidang sastra mencapai 4.699 atau 5,24% dari jumlah total organisasi kesenian itu. Lima besar provinsi pemilik organisasi kesenian di bidang kesusastraan adalah Jawa Tengah (2.419), Jawa Timur (512), Sumatra Barat (472), Daerah Istimewa Yogyakarta (396), Bali (312), dan Bengkulu (232). Sejumlah provinsi hanya memiliki paling banyak empat organisasi kesenian di bidang sastra. Mereka adalah Sulawesi Utara (4), Sumatra Utara (3), Jambi (3), Irian Jaya (3), Sulawesi Tengah (2), Sulawesi Tenggara (2), dan Maluku (1).

Namun, data BPS itu tak menyebutkan angka untuk Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Apakah hal itu berarti bahwa tak ada organisasi kesenian di bidang sastra yang ditemukan BPS di kedua provinsi tersebut selama 1993-2003? Tak dapat dipastikan sebagaimana tak dapat dipastikan pula apa yang dimaksud dengan organisasi kesenian pada sensus nasional tersebut. Yang jelas, penelusuran saya menunjukkan fakta sebaliknya. Jumlah komunitas sastra yang dapat ditelusuri di Kalimantan Tengah memang sedikit, tapi di Sulawesi Selatan, jumlahnya lumayan banyak. Sebagian di antaranya sudah hadir selama rentang waktu survei BPS itu.

Kalau rentang waktunya diperpanjang hingga jauh ke belakang, misalnya sejak Chairil Anwar dan kawan-kawan menggelindingkan Gelanggang Seniman Merdeka pada 1949, kita tentu akan menemukan deret panjang komunitas sastra atau komunitas seni atau nonseni yang meminati sastra. Kalau mau dilacak lebih jauh lagi, tentu saja cikal-bakal komunitas sastra atau komunitas seni secara umum tak berhenti sampai pada upaya Chairil Anwar dan sejumlah koleganya itu.

Kita tentu dapat menduga, apa yang ditandai sebagai Angkatan Balai Pustaka tak mungkin muncul tanpa adanya dukungan komunitas sastra atau komunitas seni, walau mungkin kita belum pernah mendengar bahwa pada saat itu ada proklamasi kelahiran suatu komunitas sastra atau komunitas seni lengkap dengan nama dan orientasi perjuangannya. Ketika Sutan Takdir Alisjahbana menggagas tradisi kesusastraan Melayu yang baru di Hindia Belanda di bawah pengaruh kebudayaan Barat untuk menandingi Angkatan Balai Pustaka, Takdir menyatakan pentingnya dibentuk organisasi pengarang yang siap mendukung dan menyebarluaskan gagasan itu.

Bahkan, sebelumnya, pada akhir abad ke-19, di Pulau Penyengat, Riau, sudah ada komunitas sastra lengkap dengan namanya, yakni Rusdiyah Klab, forum bersama untuk pengembangan sastra Melayu yang beranggotakan intelektual dan sastrawan Melayu. Demikian juga pada era kerajaan-kerajaan, kita sering mendengar mitos, atau fakta sejarah, bahwa para raja memiliki pujangga yang menulis berdasarkan keinginan raja. Artinya, di keraton pun, tanpa ada dukungan komunitas sastra, perangkat kerajaan itu tak akan bertahan lama. Belum lagi tradisi pembacaan karya sastra di hadapan khalayak lazim digelar sejak dulu. Jadi, komunitas sastra sesungguhnya bukan fenomena baru.

Kalau begitu, bagaimana persisnya runtutan sejarah komunitas sastra di negeri ini? Apa sesungguhnya komunitas sastra itu? Apa tujuan kehadiran mereka? Bagaimana bentuk organisasinya? Siapa saja anggotanya? Apa saja kegiatannya? Bagaimana pembiayaan kegiatannya?

Nah, dalam deretan panjang komunitas sastra tadi, banyak sastrawan berkarya. Mereka begitu bergairah menghasilkan karya sastra, terutama puisi. Bahkan, saking banyaknya, ada yang mengatakan bahwa kesusastraan Indonesia sedang mengalami inflasi penyair dan booming puisi.

Karena banyak orang menciptakan puisi, predikat “penyair” pun disandang banyak orang. Boleh dikatakan, puisi, penyair, dan komunitas sastra, mengalami booming serempak selama 1990-an. Booming muncul lantaran adanya keterkaitan kuat di antara ketiganya.

Pemetaan yang dilakukan KSI tadi menyebutkan, 20 komunitas sastra di Jabotabek saja telah menerbitkan sekitar 140 buku sastra atau terbitan berkala sejak awal 1990-an hingga 1998. Jumlah itu belum termasuk penerbitan yang dilakukan secara pribadi. Padahal, penerbitan jenis terakhir ini lebih bergairah. Ia juga belum termasuk karya rekam audio dan audio-visual. Forum Lingkar Pena (FLP) saja selama sepuluh tahun kiprahnya (1997-2007) pernah mengklaim telah menerbitkan sekitar 500 buku. Apalagi kalau digabung dengan buku-buku terbitan banyak komunitas lain dan pribadi-pribadi dalam banyak komunitas itu.

Bagaimana penyebaran buku-buku itu? Apakah kegiatan komunitas sastra hanya menerbitkan buku? Apakah karya sastra mereka berbeda dengan karya sastra yang dihasilkan pekerja sastra yang tidak terlibat dalam komunitas sastra? Tegasnya, adakah sastra komunitas itu?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang layak dijawab dalam seminar Meningkatkan Peran Komunitas Sastra sebagai Basis Perkembangan Sastra Indonesia yang diselenggarakan KSI di Kudus tadi. Saya akui, dalam cakupan yang lebih sempit, pertanyaan-pertanyaan seperti itu pernah dijawab pemetaan yang dilakukan KSI sebelumnya. Tapi, jawaban-jawaban itu hanya berlaku untuk komunitas-komunitas sastra di Jabotabek. Tidak untuk fenomena yang menasional.

Jawaban-jawaban itu pun belum mengakomodasi perkembangan-perkembangan setelah pemetaan itu dilakukan, seperti komunitas sibersastra. Nah, semoga seminar komunitas sastra itu mampu meluaskan cakupan sekaligus menindaklanjuti atau melengkapi jawaban-jawaban yang belum diberikan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s