Goenawan Mohamad: “MANIKEBU TIDAK RELEVAN LAGI”


A. Kurnia

Di bawah ini adalah petikan wawancara tertulis yang saya lakukan dengan Goenawan Mohamad, yang jawabannya saya terima pada tanggal 25 Agustus 2007 lalu. Rencananya akan saya gunakan sebagai bahan tesis saya, akan tetapi petikan wawancara ini saya kira bemanfaat untuk dibaca, mengingat debat ramai di beberapa mailing list di internet akhir-akhir ini.

Pertanyaan: Ada yang mengatakan bahwa polemik atau pertentangan yang berlangsung di internet sekarang ini merupakan terusan pertentangan antara Manikebu dan Lekra di tahun 1960-an?

GM: Tidak benar. Sejarah itu tak berulang. Pertentangan antara Manifes Kebudayaan dan “realisme sosialis” di awal tahun 1960-an merupakan produk khas masa itu. Ketika itu asas “realisme sosialis” hendak diberlakukan bagi semua ekspresi kesenian dan pemikiran di Indonesia, dengan dimotori oleh Lekra . Kekuasaan politik yang tak dapat diabaikan pengaruhnya waktu itu, yakni PKI, mendukungnya.

Manifes Kebudayaan disusun dan diumumkan sebagai reaksi atas itu. Yang ditentang Manifes Kebudayaan adalah asas “politik sebagai panglima”, jika itulah yang dianggap jadi soko guru “realisme sosialis”. Sebab “politik sebagai panglima” dalam prakteknya berarti kekuasaan politik-lah – tepatnya Partai — yang mengendalikan kesenian.

Sekarang tidak ada “realisme sosialis” yang seperti itu. Tidak ada Partai yang seperti PKI.

“Realisme sosialis” itu sendiri produk kekuasaan politik tahun 1930-an di Uni Soviet. Ia dirumuskan oleh pengarah kebudayaan yang bekerja untuk Stalin. Tapi beberapa tahun setelah Stalin meninggal dan de-Stalin-isasi terjadi, posisi “realisme sosialis” merosot. Juga wibawanya tidak pernah tinggi. Di negeri sosialis Eropa Timur, karena doktrin itu bersifat represif dalam kehidupan seni, ia ditentang. Para sastrawan pembangkang lahir. Antara lain Vaclac Havel, yang kemudian jadi Presiden Cheko.

Perlu diingat, Manifes Kebudayaan disusun di tahun 1963 – setelah kami melihat bahwa sosialisme dapat diperjuangkan tanpa doktrin “realisme sosialis”. Di masa itu, di Uni Soviet terbit majalah sastra Novy Mir dan muncul penyair bebas seperti Yevtushenko dll. Mereka tak mengikuti doktrin “realisme sosialis”.

Salah satu inspirasi Manifes Kebudayaan adalah “gerakan” sastra yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur itu.

Doktrin “realisme sosialis” berakar pada Marxisme-Leninisme yang meletakkan Partai di atas segala-galanya Manfes Kebudayaan menentang itu. Kalau mau mencari sambungan Manifes Kebudayaan dengan dunia pemikiran sebelumnya, mungkin orang apat menemukannya pada pemikiran Marxis yang tidak menerima Utopianisme dan kemahakuasaan Partai.

Latar belakang yang seperti itulah yang tidak ada sekarang. Sekarang ini, dengan lenyapnya “realisme sosialis” di mana-mana, bahkan di Cina yang masih dikuasai Partai Komunis, Manifes Kebudayaan tidak relevan lagi.

Pertanyaan: Banyak yang mengatakan generasi sastrawan yang sekarang menganggap asas “seni untuk rakyat” masih terus penting untuk melawan asas “seni untuk seni”.

GM: Debat di sekitar “seni untuk seni” sudah selesai di tahun 1930-an dalam polemik antara Sanusi Pane dan S. Takdir Alisyahbana. Manifes Kebudayaan sendiri tidak menerima asas “seni untuk seni”.

Sayang, sekarang ini banyak yang bicara tentang “Manikebu” tetapi tak pernah membaca sendiri manifesto itu. Maka terjadi kesalahan besar, misalnya ketika dkatakan bahwa “Manikebu” itu serta merta mendukung “humanisme universal”.

Saya anjurkan supaya kalau mau bicara tentang Manikebu, teksnya perlu dibaca kembali dengan seksama. Akan kelihatan juga bahwa teksnya adalah hasil khas masa tahun 1960-an.

_________________________________

Manifesto Kebudayaan
dari Wikipedia Indonesia

Manifesto Kebudayaan adalah konsep kebudayaan nasional yang dikeluarkan oleh para penyair dan pengarang pada 17 Agustus 1963. Manifestasi ini dilakukan guna melawan dominasi dan tekanan dari golongan kiri, dengan ideologi kesenian dan kesusastraan realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman-seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Manifesto Kebudayaan juga dijuluki oleh pihak kiri sebagai Manikebu.

Pencetus manifestasi ini adalah Wiratmo Soekito, dan ditandatangani antara lain oleh Arief Budiman, Taufik Ismail dan Goenawan Mohamad.

Diilhami oleh semangat humanisme universal yang pertama kali dinyatakan lewat Surat Kepercayaan Gelanggang, Manifesto ini menyerukan, antara lain, pentingnya keterlibatan setiap sektor dalam perjuangan kebudayaan di Indonesia. Manifesto itu sendiri tidak menjabarkan dengan terinci langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memperjuangkan “martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa”. Sehingga bisa dikatakan butir-butir yang disampaikan sebenarnya sama sekali tidak berlawanan dengan semangat yang hidup pada jaman itu: keinginan “menyempurnakan kondisi hidup manusia”.

Mungkin satu-satunya prinsip yang membedakan adalah penolakan mereka terhadap hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan – posisi Sutan Takdir Alisjahbana dalam “Polemik Kebudayaan” 1930an. Dengan demikian, posisi Lekra yang mendahulukan pemajuan kebudayaan rakyat demi pembebasan kaum tertindas: buruh dan tani, dilihat sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Ini dianggap mengancam supremasi prinsip-prinsip estetika dan menjerumuskan karya seni pada alat propaganda politik yang sarat dengan slogan-slogan verbal belaka.

Tulisan ini dikutip dari mediacare.blogspot.com, 20 September 2007.

Iklan

One response to “Goenawan Mohamad: “MANIKEBU TIDAK RELEVAN LAGI”

  1. Ping-balik: Lekra atau Manifes Kebudayaan; Seni untuk Rakyat atau Seni untuk Seni | Hanya Ada·

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s