CATATAN UNTUK POLITIK KANONISASI SASTRA


E. Endratmoko

Saut Situmorang, melalui makalahnya “Politik Kanonisasi Sastra”  Saut Situmorang (untuk Kongres Cerpen ke-5 di Banjarmasin, 26 Oktober 2007), bermaksud menunjukkan bagaimana karya itu diunggulkan jadi “kanon”, bukan karena teks itu sendiri, tetapi karena peran politik dan kekuasaan.  Saya tidak akan membantah teorinya, tetapi saya lihat pandangannya  tentang sastra Indonesia itu kurang berdasar penelitian tentang sastra Indonesia sendiri. Saya akan menunjukkan lima contoh.

Pertama:

Menurut Saut, Dalam sastra Indonesia persoalan “mutu” sebuah karya sastra selalu dikaitkan dengan sifat “universalitas”. Dalam sejarah sastra Indonesia, keadaannya tidak selalu demikian. Pengaitan “universalitas” malah pernah ditentang setidaknya oleh tiga kalangan:

(a) Di kalangan “angkatan terbaru” sastra Indonesia yang  diproklamasikan di tahun 1959 oleh Ajip Rosidi. Lihat  uraian Ajip  Rosidi dalam bukunya Kapan Kesusastraan Indonesia Lahir? Angkatan  ini membedakan diri dari angkatan 45 yang menurut Ajip jendelanya hanya terbuka ke Eropa, sedangkan “angkatan terbaru” menampilkan warna “daerah” dalam kebudayaan nasional.

(b) Di kalangan Lekra, yang mengutamakan kesusastraan yang berwatak kelas, di tahun 1950-an sampai dengan 1960-an.

(c) Di kalangan penganjur “sastra kontekstual”,  seperti dapat dibaca dalam buku yang disusun Ariel Harjanto, Perdebatan Sastra Kontekstual, di tahun 1980-an.

Kedua:

Menurut Saut, selera HB Jassin menentukan bermutu-tidaknya karya sastra Indonesia pada zamannya. Kata Saut: “Jassin bukan cuma ‘Paus Sastra Indonesia’ tapi justru Sastra Indonesia itu sendiri!” Menurut catatan sejarah, Jassin memang berpengaruh, akan tetapi tidak menentukan. Saya akan melengkapi apa yang sudah dikemukakan Rizka Maulana dalam milis dan blog ACI. Di tahun 1950-an, Jassin memimpin majalah sastra Kisah, ikut dalam redaksi majalah kebudayaan Zenith. Kemudian di tahun 1960-an ia juga memimpin Sastra.

Akan tetapi sejak tahun 1950-an, ada majalah kebudayaan lain di mana Jassin tidak memegang peranan. Misalnya majalah Indonesia, (diterbitkan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional) dan majalah Basis yang sekarang masih hidup.

Di samping itu  di masa Demokrasi Terpimpin (1958-1965), ada lembaran Lentera Pramoedya Ananta Toer.Bahkan kemudian HB Jassin “tenggelam”, ketika Manikebu dilarang dan Sastra (majalah yang memuat Manifesto itu) tutup di tahun 1964. Masa itu yang menentukan adalah politik sastra Lekra dan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dengan tokoh-tokoh macam Pramoedya Ananta Toer dan Sitor Situmorang.  Masa ini berakhir dengan datangnya rezim Orde Baru di tahun 1966.

Di tahun 1966, nama Jassin muncul di majalah Horison, tetapi dia tidak sendirian di majalah itu.  Dalam daftar nama redaksi majalah ini terdapat Arief Budiman, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, Sapardi Djoko Damono dan lain-lain. Tidak lama kemudian, Jassin sendirian memimpin majalah Sastra yang terbit kembali  Tetapi Sastra tidak bertahan lama. Di tahun 1968 majalah ini memuat sebuah cerpen yang dianggap menghina Tuhan, “Langit Makin Mendung”, dan Jassin dijatuhi hukuman dengan masa percobaan.

Di samping itu juga menonjol majalah Budaya Jaya yang dipimpin Ajip Rosidi.  Peranan Ajip dalam “kanonisasi” sangat besar karena antologi sastranya, Langit Biru, Laut Biru (1976?

Ketiga:

Menurut Saut, dalam masa Horison, “hanya karya-karya apolitis yang eksperimental secara formal/bentuk (walau isinya biasa-biasa saja malah cenderung konservatif) yang menjadi kanon sastra Indonesia.” Saut menyebut contohnya: fiksi Danarto, Putu Wijaya dan Budi Darma atau puisi Sutardji Calzoum Bachri. Tetapi yang tidak disebut Saut, dalam masa Horison juga sangat  menonjol cerpen Umar Kayam, misalnya “Bawuk”, “Musim Gugur Kembali  di Connecticut” yang realis dan berinti pembunuhan dan pengejaran orang PKI setelah 1965.

Di tahun 1966, di Horison juga dimuat prosa non-fiksi berjudul “Perang dan Kemanusiaan”, kenang-kenangan Usamah mengenai pembantaian orang PKI. Karya ini diterjemahkan oleh jurnal Indonesia di Cornell University.

Keempat:

Menurut Saut, para sastrawan Indonesia yang menjadi sastrawan Horison “memilih ideologi berkesenian ‘seni untuk seni’, art for art’s sake, l’art pour l’art”. Dalam kata lain, memilih prinsip “Estetisisme adalah Panglima”.

Dalam dokumentasi atau arsip majalah itu, tidak pernah ada pernyataan atau indikasi bahwa menjadi sastrawan Horison memilih ideologi ‘seni untuk seni’ dan ‘estetisme sebagai panglima’. Apalagi jika dikaitkan dengan Manikebu. Sebab bertentangan dengan dugaan Saut, dalam teks yang disiarkan Majalah Sastra di tahun 1963, salah satu pernyataan Manifes(to) Kebudayaan adalah justru menampik ‘estetika di atas politik’.  Manikebu menganggap pendirian itu, (sama halnya pendirian ‘politik di atas estetika’), mengandung “kontradiksi-kontradiksi”. “Fungsi estetik murni”, kata Manifes Kebudayaan, “adalah suatu imperialisme estetika”.

Kelima:

Menurut Saut, seksualitas, konon, (mengapa “konon”, Saut?)  adalah isu yang paling menghantui kepala-kepala jelita para perempuan muda urban Indonesia, para perempuan muda yang konon berpendidikan tinggi dan mandiri secara ekonomi.

Saut juga menyebut “standar buka-bukaan Ayu Utami”. Akan tetapi luas diketahui bahwa Ayu Utami, sastrawan perempuan  yang dianggap Saut membawakan “standar buka-bukaan”, dikenal sebagai penulis novel Saman dan Larung. Kedua novel itu tidak melulu berbicara tentang sekualitas.

Seperti dinyatakan Ratih Ganda Saputra dalam milis dan blog ACI, kedua novel Ayu (yang belum menerbitkan novel yang lain) adalah novel politik. Ayu Utami sendiri aktivis dan pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang melawan rezim Orde Baru. Kita tidak tahu waktu itu Saut entah di mana.

Tokoh utama Saman adalah seorang mantan pastur muda yang terlibat dalam perlawanan petani yang digusur perusahaan kelapa sawit. Dalam Larung, tokoh utamanya ikut terlibat dalam pelarian para aktivis yang menentang rezim Orde Baru dan akhirnya ditembak mati oleh tentara.

Demikianlah saya kemukakan bagaimana makalah Saut tidak didasarkan (atau memelintir?) fakta-fakta sejarah sastra Indonesia.  Kelihatannya Saut memang mampu sekali mengabaikan fakta. Contoh lain dalam makalahnya, ia mengatakan bahwa Sitok Srengenge, kurator TUK, pernah mengatakan bahwa “sastrawan Indonesia baru dianggap sebagai ‘sastrawan Indonesia’ setelah diundang dalam acara sastra TUK…..”

Tetapi Saut tidak dapat menyertai bukti tertulis maupun saksi-saksi yang menunjukkan Sitok Srengenge pernah mengatakan demikian. Boleh dikatakan, makalah Saut adalah makalah “kabar angin”.

Salam,

E. Endratmoko

Tulisan ini dikutip dari mediacare.blogspot.com, akhir Oktober 2007.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s