ADAKAH SEMACAM “AFFAIR” LEKRA VS MANIKEBU JILID II?


T. Agus Khaidir

Penulis, Wartawan, dan Fotografer, Sesekali Ikut-ikutan Menulis sastra

Iya, terus terang, saat Yulhasni melempar wacana politik dalam sastra -yakni sastrawan yang tidak berhenti sekadar pada teks, muncul sebuah tanda tanya besar. Apakah dia hendak menganjurkan para sastrawan, para penulis (dan juga pemikir serta akademisi) sastra untuk masuk ke ranah politik?

Menjadi politikus? Menjadi anggota partai -entah itu kemudian melanjutkan langkah ke gedung DPR atau menempatkan diri sebagai sosial kontrol sejati. Peneriak dalam berbagai aksi unjukrasa seperti yang dilakukan Wiji Thukul untuk Partai Rakyat Demokratik (PRD)?

Sungguh kebetulan Yulhasni memang memiliki pengalaman itu. Selepas menekuni ranah jurnalistik, dia terjun ke politik sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Kemudian (meski ini tak selalu dia akui) menjadi bagian dari tim sukses untuk beberapa calon kepala daerah.

Jika wacana ini yang dimaksudkan Yulhasni, tentunya memang jelas bukan wacana baru. Jauh sebelum era Thukul, pada awal hingga pertengahan dekade 1960an, sastrawan (dan seniman secara keseluruhan) bahkan menjadi bagian utama dalam konstelasi politik.

Ada Lekra di satu sisi
Merupakan underbow PKI, kubu ini mendapatkan ruang yang begitu luas untuk menyerang seluruh lawan politik mereka di surat kabar Bintang Timur. Rubriknya bernama Lentera, dijagai sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer.

Kubu yang berseberangan dengan PKI, kita tahu tak mendapatkan ruang “semewah” itu. Bintang Timur terbit tiga kali sepekan, kadangkala terbit enam bahkan tujuh kali layaknya surat kabar harian dewasa ini. Bagi para sastrawan yang berafiliasi ke kubu nasionalis dan agama (kelompok Islam dan Kristen), kemewahan serupa itu hanya diperoleh dari Sastera, majalah sastra yang tirasnya kalah besar dibanding Bintang Timur dan terbit bulanan pula.

Politik sastra tetap berjalan. Lewat majalah itulah lahir dan diperkenalkan sebuah petisi, pernyataan sikap yang dalam pemuatannya diberi judul menggetarkan: Manifestasi Kebudayaan. Kubu Lekra menyerang balik. Pertama-tama dengan memberinya kata juluk berbau hinaan, yang kemudian ternyata justru menjadikannya lebih sohor dan punya daya tohok dahsyat, Manikebu.

Imbasnyapun memang sama sekali tidak main-main. Dari petisi yang isinyapun tidaklah seberapa panjang itu, pemerintahan sempat guncang. Presiden Soekarno murka. Reaksi Soekarno dimanfaatkan kubu Lekra, terutama Pramoedya, untuk menyudutkan kubu HB Jassin dan penandatangan Manikebu lain, lewat opini-opininya yang senantiasa menusuk tajam di Lentera, antara lain menyebut petisi itu sebagai “kontra revolusioner” (sebuah tuduhan serius, bermakna hampir sama dengan “pengkhianat”).

Kitapun tahu imbas lanjutan Manikebu adalah pemberangusan. Jassin dan Wiratmo Soekito, dipecat sebagai pegawai negeri. Sastrawan yang menekuni bidang tulis-menulis, tak bisa lagi menulis (setidaknya menggunakan nama asli mereka).

Apakah politik seperti ini yang dimaksudkan Yulhasni, (yang kemudian ditanggapi secara sangat serius oleh Budi P Hatees)? Atau dia punya maksud lain? Budi mencoba mengurai maksud Yulhasni lewat pendapatnya yang fokus kepada teks karya sastra. Yakni sebangsa politik yang “menyelinap” ke dalam sastra, layaknya novel Aleksandr Solzhenitsyn, One Day in the Life of Ivan Denisovich, atau karya yang lebih populis dari Boris Pasternak, Doctor Zhivago.

Layaknya Rusia atau China, Indonesia juga pernah mengalami masa kesuraman dalam kebebasan berpendapat, hingga membuat Seno Gumira Ajidarma (SGA) sampai perlu “berkhutbah”: ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara. Ternyata dalam sastrapun pada waktu itu, hal bicara ini harus dilakukan dengan cara berbisik, bersimbol, bermetafor. Termasuk oleh SGA sendiri, yang mengkritik panjangnya kekuasaan rezim Soeharto lewat analogi bebek dari jagat Disney, Kematian Paman Gober (Republika, 30 Oktober 1994).

Masa-masa itu sudah lewat. Budi barangkali secara tak langsung ingin menyebut Yulhasni alpa. Sebagai akademisi sastra dia tak cermat menangkap keberadaan politik dalam karya, entah itu cerita pendek, puisi atau novel. Budi mencontohkan cerpen Hasan Al Banna, Sampan Zulaikha.

Agak sedikit memaksa sebenarnya, karena dalam cerpen itu politik hanya ada dalam takaran yang samar. Kurang “politis” jika dibandingkan misalnya dengan cerpen Agus Noor, Ada yang Menangis Sepanjang Hari (Kompas, 28 Maret 2010) atau hampir semua cerpen Linda Christanty dan Martin Aleida yang terbit pasca kejatuhan rezim orde baru.

Karenanya saya jadi curiga, sejak awal telah terjadi saling salah memahami di antara kedua kawan sastrawan ini. Yulhasni tidak memaksudkan esainya: Ayo Sastra Sumut, Kita Bicara Politik (Analisa, 21 Agustus 2011) sebagai sebuah telaah atas kelumit politik dalam sastra, melainkan memang betul-betul ingin mengajak berpolitik dalam arti sesungguhnya. Ide ini kemudian malah jadi kian tak terang sebab Yulhasni terkesan ikut pula terseret dalam kekeliruan Budi dalam memahami teks itu -meskipun di paragraf-paragraf akhir tulisan keduanya, Estetika dan Ranah Politik Sastra Sumut (Analisa, 4 September 2011), Yulhasni bisa membawa lagi dirinya ke jalur rel semula.

Lantas pertanyaannya, apakah dia memang menginginkan semua sastrawan mengikuti jalan Wiji Thukul? Atau jangan-jangan dia ingin menggiring perseteruan, hingga suasana Lekra versus Manikebu di era pertengahan 1965 hadir lagi di hari-hari yang memang penuh dengan kekonyolan politik seperti sekarang? Membaca dengan begitu hati-hati tiap jengkal kalimat Yulhasni, saya menduga agaknya gagasan yang coba dia apungkan tidaklah sebesar dan sekompleks itu.
Saya mengutip sekian baris kalimatnya dalam Estetika dan Ranah Politik Sastra Sumut. “Pergulatan tidak hanya sebatas pembacaan, melainkan masuk langsung ke dalam perkembangan sastra di daerah ini. Istilahnya, jadi pemain langsung, bukan penonton yang hanya bisa berteriak di bangku-bak kegelisahan. Apakah Budi P Hatees hadir dalam berbagai aktivitas kesusasteraan di daerah ini?”

Sampai di sini, apa boleh buat, kecurigaan saya makin mengerucut ke satu titik. Satu permasalahan yang sesungguhnya sudah agak sering “diributkan” sejumlah sastrawan “garis keras” di Medan. Yakni: “kemisteriusan” kerja Dewan Kesenian Sumatera Utara (DKSU).

Yulhasni barangkali menginginkan agar para sastrawan tidak sekadar berani menggerutu di belakang, berbicara sampai tegang urat leher dalam konferensi di warung kopi Taman Budaya. Barangkali Yulhasni hendak mengimbau agar kiranya, sastrawan yang sudah melangkah lebih jauh daripada sekadar membusai mulut agar tak pula berhenti pada tulisan-tulisan. Sebab barangkali menurutnya, setajam apapun tulisan itu bukan lagi merupakan bentuk perlawanan efektif, lantaran barangkali orang- orang yang ditusuk sebenarnya tidak pernah membaca tulisan-tulisan tersebut.

Yulhasni barangkali hendak menganjurkan agar para sastrawan sesekali melakukan perlawanan dalam bentuk lebih konkret. Politik kecil-kecilan saja dulu. Turun ke jalan, misalnya. Mengadu ke DPR misalnya. Atau ada bentuk lain yang barangkali Yulhasni bisa menjelaskannya.

Benar atau tidak Yulhasni memaksudkan demikian, tentu saya tidak berani memastikan. Bagaimanapun ini sekadar dugaan, dari seseorang yang melihat sastra dari balik jendela.

Tulisan ini pernah dipublikasikan di Harian Analisa (Medan), 18 September 2011.

One response to “ADAKAH SEMACAM “AFFAIR” LEKRA VS MANIKEBU JILID II?

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s